Kadis Pendidikan Malut Bantah Soal Sekolah Berhutang Untuk Ujian

Imran Yakub ,Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut).

RakyatMerdekaNews.com, Sofifi – Menanggapi pemberitaan yang diterbitkan oleh beberapa media cetak beberapa waktu lalu, soal ada beberapa sekolah yang berhutang untuk pelaksanaan ujian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) Imran Yakub mempertanyakan sekolah mana yang telah melakukan hal tersebut kepada awak media saat menanyakan informasi tersebut di lantai 4 Kantor Gubernur Malut .(14/03/19).

Imran Yakub mengatakan bahwa informasi itu merupakan opini yang menjelaskan bahwa sekolah harus berhutang karena terlambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Memang benar saat ini dana BOS mengalami keterlambatan, bahkan itu secara Nasional untuk itu perlu di pahami.Selain itu, untuk pembayaran dana BOS itu di gunakan Dana Kak Off (dana yang sudah di evaluasi oleh Kementerian pentabayardikbud), jadi kemudian di perintahkan untuk Dinas terkait agar dapat membayar dana tersebut,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sekolah tidak bisa menggunakan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang diusulkan oleh Sekolah, karena Sekolah itu Dapodiknya langsung ke Departemen, bahkan data dari Sekolah yang dikirim ke Departemen itu datanya tidak valid.

” Misalnya ada 200 yang terbaca bayar, namun bisa jadi yang bisa jadi yang terbaca 150 yang di bayar, dan itu memang karena Sekolah mempunyai operator Dapodiknya itu sehingga kalau data itu tidak jelas maka di sana tidak bisa di baca itu lalu mau dibuat bagaimana,” jelas Imran
Imran menerangkan bahwa kenapa itu bisa terlambat, karena Sekolah-sekolah Negeri itu di bayar menggunakan belanja langsung, dan itu setiap pembayaran atau pencairan harus ada laporan pertanggungjawaban.

“Tetapi pada triulan ke 3 dan 4, pada Sekolah Negeri ini mereka tidak memasukan pertanggungjawaban, karena tidak memasukan pertanggungjawaban maka itu juga bagian dari penghambat proses pencairan, jadi itu yang menjadi masalah,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa untuk sementara pelaksanaan ujian itu tidak ada pengaruhnya apabila dana BOS tidak cair, atau mengalami keterlambatan. Sebab, Pemerintah Provinsi sudah bertanggungjawab
terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah itu.

“Sehingga sekolah tidak lagi bertanggungjawab atas pelaksanaan ujian, karena dalam BOS itu ada 12 item salah satu item itu adalah ujian, tetapi karena pencairan Dana BOS itu telambat maka pemerintah Provinsi mengambil langkah lewat ujian sekolah itu sehingga sekolah tidak lagi dibebankan untuk pelaksanaan ujian, sehingga dana BOS yang ada 12 item belanja itu yang salah satu item itu untuk belanja ujian tidak lagi di perlukan karena sudah di tanggung oleh Pemerintah Provinsi Malut,” ucap Imran.
Lanjut Imran ,terkait dengan yang namanya pungutan itu di larang, tetapi kemudian kalau ada kesepakatan sekolah dengan komite yang dalam konteks ini adalah orang tua murid.

” Karena kebutuhan sekolah dengan partisipasi Pemerintah itu tidak imbang apalagi dengan sekolah swasta, maka itu harus di pahami dan jadi itu tidak apa-apa,”tutupnya. (Tiakoly/ Arief)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *