Realisasi TIK dan Tunjangan Transportasi DPRD Musirawas Menyimpang?

RMNews.com, Musirawas – Berdasarkan LHP BPK, diketahui kegiatan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Musirawas melebihi ketentuan, Rabu (27/03).

Pada Tahun Anggaran (TA) 2017, Seketariat DPRD Musirawas menyajikan belanja pegawai sebesar Rp. 511.966,246,378,00. Diantaranya digunakan oleh seketariat DPRD Musirawaa untuk pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari anggaran tersebut, Seketariat DPRD menganggarkan belanja TKI sebesar 6.342.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.368.000.000 atau 87 persen dan anggaran Transportasi sebesar Rp. 2.775.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.988.000.000 atau 72 persen.

Dari penganggaran kegiatan tersebut berdasarkan pemeriksaan secara uji petik oleh BPK diketahui pertanggung jawaban realisasi belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Transportasi tahun 2017, mengungkapkan terdapat kelebihan pembayaran atas belanja TKI bulan september 2017 sebesar Rp.285,600.000 dan Tunjangan Transportasi bulan september 2017 sebesar Rp. 424.575.000.

Terjadinya kelebihan pembayaran TKI tersebut dikarenakan Seketaris DPRD Musirawas tidak memedomani Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 188.31/78.10/SJ Tanggal 2 November 2017. Yang salah satu nya mengatur bahwa implementasi pembayaran Hak Keuangan dan Administratif DPRD diterbitkan, yakni tanggal 6 dan 8 september 2017.

Begitupun hal senada yang terjadi pada kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Musirawas dikarenakan Seketaris Dewan tidak memedomani Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 188.31/78.10/SJ yang salah satunya mengatur bahwa implementasi pembayaran Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD diberlakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah perda yang mengatur Hak keuangan dan administratif DPRD diberlakukan.

Dari temuan BPK tersebut Seketariat DPRD telah menyetorkan kembali kelebihan pembayaran TIK dan Tunjangan Transportasi ke kas Daerah sebesar 710.175.000 pada tanggal 9 mei 2018.

Hingga berita ini terbit, Seketaris DPRD Kabupaten Musirawas, Amir Hamzah belum dapat ditemui di ruangan nya, dan tidak dapat dihubungi via seluler.(Putra Sihombing)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *