Kian Bergulir, Indikasi Penyimpangan Pembangunan IBS RS. Siti Aisyah ke Ranah Hukum

Lubuklinggau – Terkait adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebutkan denda keterlambatan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah (RSSA) Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 1,4 Miliar yang belum dibayarkan oleh Pelaksana selaku rekanan, membuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berurusan dengan hukum.

Diketahui beberapa waktu yang lalu, Mada selaku PPK pembangunan IBS RSSA pada tahun 2017 ini diperiksa dan dimintai keterangan nya oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Diakui , Muhammad Ikbal. SH Kasi Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejari Lubuklinggau. Pemeriksaan terhadap PPK IBS RSSA barudilakukan sebanyak dua kali pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan dilakukan kembali guna mengungkap temuan yang dapat merugikan negara tersebut.

“Mada selaku PPK nya sudah kita panggil dan kita periksa sebanyak dua kali beberapa waktu yang lalu. Tidak menutup kemungkinan dia akan kita panggil dan dimintai keterangan nya kembali,” Jelas Kasi Pidsus yang akrab dipanggil Bang Ikbal ini.

Untuk mengingat kembali, pada tahun 2017 berdasarkan uraian hasil pemeriksaan BPK terhadap pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Lubuklinggau, menyebutkan terdapat nilai sebesar Rp.1,4 Miliar denda keterlambatan yang belum disetorkan pihak ketiga selaku rekanan pembangunan IBS ke Kas daerah.

Pembangunan IBS dikerjakan oleh PT. RSP berdasarkan nomor kontrak 027/37/KONTRAK/RSSA/2017 tanggal 11 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.19.005.709.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 110 hari kalender dimulai tanggal 11 September 2017, sehingga pekerjaan harus sudah selesai dan diserahterimahkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Batas akhir kontrak pada tanggal 29 Desember 2017, Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 85 hari kalender dimulai pada tanggal 30 Desember 2017 sesuai dengan adenddum masa kontrak tanggal 29 September 2017. Dengan demikian pekerjaan harus telah selesai dan diserahterimakan pada tanggal 24 Maret 2018.

Pada tanggal 29 Desember 2017. Direktur PT. RSP menyampaikan surat kesanggupan. Namun surat tersebut tidak ditanda tangani diatas kertas bermaterai.
Adapun isi pernyataan sebagai berikut :
a). Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan gedung bedah sentral sesuai kontrak tanggal 11 September 2017, paling lama 85 hari Kalender dimulai tanggal 30 Desember 2017.
b). Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c). Tidak akan menuntut denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan revisi anggaran.

Namun hingga tanggal 9 April 2019, diketahui bahwa bangunan IBS belum dapat digunakan. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukan IBS yang merupakan bangunan berlantai 2 ini masih terdapat pekerjaan fisik yang sedang dilakukan oleh pekerja, baik itu dilantai satu (1) maupun dilantai dua (2).

Tapi dari hasil pemeriksaan diatas. PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1,4 Miliar.

Hingga saat ini, Mada selaku PPK tidak dapat dihubungi dan ditemui untuk dimintai keterangan nya. (Putra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *