Menghargai Demokrasi, Reformasi Jangan Dikotori Politisi

Foto : Qomarudin,Ketua Umum Majelis Dzikir Bulan Qalbu.

Rakyatmerdekanews.com,Jakarta – Sebuah demokrasi yang bergulir sejak Reformasi, dikotori oleh politisi sendiri. Yang akhirnya menimbulkan pemahaman arti demokrasi itu ? Sehingga kata pendapat atau mengeluarkan pendapat telah dinilai tidak sewajarnya. Menarik benang merah,dari sebuah peristiwa demokrasi akhir-akhir ini yang telah lama digeluti bangsa,telah menjadi tantangan dalam menilai. Misalnya sering terjadi demontrasi dan unjuk rasa berlebihan,dinilai oleh Qomarudin Ch,harus dipahami asal muasalnya.” misalnya,penetapan Undang-undang Pemilu 2019, tidak amanah dalam pelaksanaan Pemilu yang bebas, rahasia, adil dan jujur,”ujarnya,Selasa (25/6/2019).

Lebih jauh pengamat sosial ini, Realitasnya money politik tak dapat dihindarkan. Rakyat pun belum utuh memahami demokrasi.” Masih menerima suap dari politisi agar memilihnya. Manakala keterpilihan karena suap atau money politik, jangan harap demokrasi berjalan dengan baik. Politisi dan Parpol tidak mampu mengaktualisasikan pendidikan politik. Pendeknya, jangan harap orang cerdik pandai tidak memiliki uang dapat terpilih. Ini fenomena yang harus dicari solusinya,”celetuknya. Dia mencontohkan,
Eksistensi dan keberadaan itu, KPU dan Bawaslu belum mampu melaksanakan Pemilu Bebas, Rahasia, Jujur da Adil.
Ketidakpuasan sebagian rakyat yang menyalurkan aspirasinya, kecewa dengan cara kerja KPU dan Bawaslu. Dampaknya ketidakpuasan, lalu diaktualisasikan melalui demonstrasi.
Demonstrasi damai di depan Bawaslu, yang mengorban jiwa itu, dimanfaatkan aktor intelektual. Kerusuhan tidak dapat dihindari.
Kini, kemungkinan ada demo lagi di MK. Manakala tidak ditumpangi kepentingan segelintir orang, insya Allah damai. Tidak ada kerusuhan lagi.”
Semoga negeri ini dijaga dan diselamatkan Allah untuk bersatu kembali setelah keputusan MK. Pemerintah, Ulama, Tokoh Agama, Politisi, Pengamat dan Kaum Cerdik Pandai, TNI dan Polri duduk bersama untuk menyelamatkan Indonesia.
Mari jadikan negeri ini, negeri mandiri yang mampu membangun Indonesia. Tolak pekerja asing. Gunakan tenaga kerja negeri sendiri, karena kaum pemuda/i Indonesia tidak kalah keahliannya dengan tenaga kerja asing. Kebijakan ini mampu meredam gejolak sosial,”imbuh Ketua Umum Majelis Dzikir Qolbu. (Delly M)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *