Thu. Feb 27th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kabid Perbendaharaan BPKAD MURA : BPK Salah Periksa Dokumen

Musi Rawas – Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses pencairan SP2D yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Musi Rawas yang diduga menabrak peraturan. Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak ada atau bukan masalah. Selasa (9/07).

Destriwan selaku Kabid Perbendaharaan mengatakan bahwa temuan BPK bukanlah temuan di BPKAD, ia berdalih bahwa berkas yang diaudit atau diperiksa oleh BPK bukanlah dokumen BPKAD melainkan dokumen OPD terkait.

“oh dakatek (tidak ada) temuan itu, itukan waktu pemeriksaan, kan lagi proses. Jadi dia ngambil sampel atau arsipnya di Dinkes, yang disini (BPKAD) tidak,” Ujar Destriwan saat dikonfirmasi diruangan nya.

Dijelaskan Destriwan untuk temuan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik yang menyebutkan adanya dokumen pencairan yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) keliru, temuan tersebut terjadi dikarenakan salah periksa dokumen atau berkas.

“Ketika BPK itu meminta dokumen persyaratan pencairan dan kontrak semua itu ada nya di OPD terkait, mungkin disaat BPK meminta Dokumen tersebut, OPD terkait salah memberikan dokumen,” Jelas nya.

Dan untuk temuan BPK yang menyebutkan tidak dilengkapinya BAST atau PHO. Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan Destriwan bahwa BPK salah periksa dokumen.

“itu sama saja seperti yang tidak ada tanda tangan, kalau disini (BPKAD) semuanya lengkap,” kata nya.

Sedangkan uuntuk temuan BPK yang menyebutkan bahwa seharusnya atau sewajibnya yang mencairkan SP2D ke Bank adalah Bendahara Umum Daerah (BUD), tidak dibenarkan oleh Destriwan. Dijelaskan Destriwan bahwa yang wajib mencairkan SP2D ke Bank adalah kontraktor atau rekanan itu sendiri bukan BUD.

“Kalau BUD, enak bener BUD. Kalau pribahasa nya itu “Ngocok dewek, Netak Dewek, Bagi Dewek,” Tegas Destriwan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK nomor 88/LHP/XVIII.PLG/12/2018. Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi belanja daerah TA 2018 terkait belanja modal infrastruktur pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa pengendalian atas prosedur pembayaran belanja modal infrastruktur oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) belum memadai.

Tertera didalam hasil pemeriksaan BPK terhadap proses pembayaran BPKAD Musi Rawas diketahui bahwa pihak yang wajib mengirimkan SP2D ke Bank adalah Kuasa BUD, namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPKAD dan Bendahara Pengeluaran OPD menunjukkan bahwa setelah SP2D terbit, pencairan dilakukan oleh rekanan.

Dan terdapat juga dokumen bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, seperti tidak adanya tanda tangan PPK, belum dibuatnya BAST atau PHO, namum BPKAD tetap mencairkan SP2D, 100 persen.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mura, Buku IV Bab I.B tentang Penatausahaan Pengeluaran Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pembayaran. (Putra Sihombing)