Mon. Feb 17th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

FITRA Sumsel Kritik Pemkot Lubuklinggau Soal Pembangunan Kantor Walikota

Lubuklinggau – Menanggapi pembangunan gedung kantor Walikota Lubuklinggau yang kini telah memasuki tahap ke enam penganggaran. Nunik Handayani, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera selatan, meminta kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau agar dapat lebih mendahulukan fungsi APBD, yang mana seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“mestinya kalau mau membangun/infrastruktur, harus diutamakan yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau sekedar memperbagus gedung Walikota, siapa penerima manfaat yang paling besar ? Rakyatkah ? Atau para pejabatnya ? Karena fungsi dari APBD sendiri, seharusnya digunakan sebesar besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sudahkah itu diimplementasikan ?,” Ungkap Nunik.

Selain itu, Nunik juga mengkritisi kebijakan Pemkot Lubuklinggau yang mana telah menggelontorkan puluhan miliar untuk pembangunan gedung kantor Walikota berlantai lima yang mulai dibangun sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Diketahui pada tahap ke enam ini, Pemkot Lubuklinggau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU TR) telah mengucurkan 11,6 Miliar hanya untuk interior lantai satu dan lima serta eksterior bangunan.

“Kantor Walikota memang perlu, tapi kalau masih layak digunakan, kenapa harus memaksakan diri untuk membangun lagi yang hanya sekedar untuk menghambur – hamburkan uang. Kecuali memang kondisi gedung kantor Walikota yang saat ini rusak parah, maka harus segera diperbaiki karena akan mengganggu bagi para pejabatnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya,” Kritik nya.

Lanjut Nunik seharusnya Pemkot Lubuklinggau untuk melihat lebih dahulu akan kondisi masyarakatnya, masih banyak kah ketimpangan sosial yang terjadi, serta mementingkan dan mengutamakan fasilitas serta pelayanan masyarakat didalam mengeluarkan kebijakan, dibandingkan menghamburkan hamburkan anggaran namun tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat langsung.

“Kan menjadi tidak elok, kalau misalnya gedung kantor Walikota nya indah dan megah, kemudian kondisi masyarakatnya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, kemudian fasilitas publiknya seperti infrastruktur jalan, gedung sekolah banyak yang rusak, pelayanan kesehatan tidak bisa terjangkau oleh masyarakatnya dengan mudah dan murah,” Jelas nya.

” Keputusan apapun terkait anggaran daerah yang dibuat oleh pemerintah seyogyanya ditujukan untuk memecahkan problem atau masalah publik yang substansial dan sekaligus menggambarkan adanya kepentingan publik didalamnya,” Tutup Nunik. (Putra Sihombing)