Wed. Feb 19th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Pernyataan Bupati Muratara Soal ‘Mark Up 5,2 M’, Dibantah Kajari Lubuklinggau

Lubuklinggau, – Menindaklanjuti temuan LHP BPK adanya “Mark up” alias Kelebihan bayar sebesar 5,2 milyar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas Kekurang volume fisik pekerjaan tahun anggaran 2018,. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Zairida, SH M Hum membantah apa yang disampaikan Bupati Musi Rawas Utara, “sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk di tindaklanjuti”. Kamis (15/8).

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Zairida, SH M Hum hanya membenarkan adanya MoU antara Kejari Lubuklinggau pada setiap tahun nya bersama Bupati Musi Rawas Utara dalam kerjasama Pendampingan Pengawalan Bidang Perdata dan Tun serta ketertiban lain yang ditetapkan dalam aturan dan undang-undang.

Disampaikan, Zairida, didalam surat undangan pada kegiatan di Muratara Minggu kemarin, pihak Kejari Lubuklinggau melakukan perpanjangan MoU bersama Bupati Muratara guna bertukar imformasi.

“Didalam pembahasan isi surat, bupati memohonkan jika ada temuan BPK kelak akan ditindak lanjuti surat kuasa khusus (SKK) dan lain-lain”, sampai nya.

Selanjutnya dikatakan Zairida,, karena masih belum ada kesimpulan, dan jika ada temuan masih ada diberi Kesempatan penyelesaian tindak lanjutnya selama 60 hari lagi untuk menyelesaikan nya. Jika tidak diselesaikan, maka memungkinkan akan diserahkan melalui domein Datun dengan kuasa khusus.

“Sampai saat ini belum ada penyerahan tentang masalah kasus-kasus atau temuan. Jadi jangan buat berita-berita yang hoax begitu. Ya harusnya diteliti dan dikonfirmasi terlebih dahulu”, pinta Zairida kepada awak media.

Kembali awak media mempertanyakan kembali kebenaran yang disampaikan Bupati Muratara, Syarif Hidayat bahwa “sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk di tindaklanjuti”,

“Belum”, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Zairida, SH M Hum, secara singkat tapi padat, menjawab pertanyaan awak media. (Putra Sihombing)