Sat. Mar 28th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Keluarkan Surat Edaran, UGM dan Sanata Tolak Ajakan Aksi Damai

Yogyakarta – Mengantisipasi situasi politik yang belakangan ini kian memanas utamanya di media sosial (medsos), soal upaya maupun ajakan untuk berpartisipasi dalam aksi damai, Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat
pada Senin 23 September 2019, sejumlah universitas di Yogyakarta mengeluarkan surat edaran terkait dengan seruan aksi damai dengan tagar #GejayanMemanggil.

Beberapa universitas tersebut antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Sanata Dharma (USD).

Saat dikonfirmasi (23/9/2019), Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Gadjah Mada Iva Ariani membenarkan surat edaran tersebut.

Surat edaran dari UGM tersebut dengan Nomor: 6909/UNI.P/HMP/HM/2019.

Ada tiga poin yang disampaikan dalam surat edaran tersebut.

Pertama, bahwa UGM tidak terlibat dan tidak mendukung aksi tersebut.

Kedua, kegiatan akademik pada 23 September 2019 tetap berjalan seperti biasa. Untuk itu, para mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan di lingkungan UGM diminta untuk tetap melakukan aktivitas akademik seperti biasa.

Ketiga, partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apa pun.

Kemudian, segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Rektor UGM Panut Mulyono.

Tak hanya UGM, Universitas Sanata Dharma (USD) secara resmi juga mengeluarkan surat edaran.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Awadudin Angkrih (23/9/19) mengatakan, sudah seharusnya generasi muda kita Indonesia memikirkan masa depan, dengan gebrakan yang inovatif, untuk menuju era bonus demografi 2045, katanya.

Pria yang akrab disapa Awad ini berharap pada peran lembaga hukum negara TNI dan Polri dia mengapresiasi atas kinerjanya yang sejauh ini terus mengkawal situasi Pasca Pemilu 2019 ini bekerja dengan sukses dan tertib, peranan TNI dan Polri terus bekerja atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapnya. (Red)