Kemendes Dan Kejaksaan RI Sosialisasikan Akuntabilitas tata Kelola Pengunaan Dana Desa

Balikpapan – RMNews.com: Kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi penguatan nilai akuntabilitas dalam tata kelola penggunaan dana desa dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT RI Anwar Sanusi bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. Irsan Noor, M.Si serta diisi dengan pengarahan Jaksa Agung Muda Intelijen dan diskusi panel menghadirikan narasumber dari Kejaksaan Agung dan Kementerian PDTT RI.

“kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan aparat penegak hukum dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayahnya masing-masing. Untuk itu peran Kejaksaan dalam mengawal dana desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya. “papar Anwar Sanusi, Ph.D dalam sambutannya.

Senada dengan Anwar Sanusi, Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Jan S. Maringka, dalam pengarahannya menegaskan bahwa Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT RI dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu program Prioritas Pemerintah.

“tujuan utama program ini adalah menjadikan Kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat dihindari kesan ketakutan dalam Mengelola Dana Desa.” katanya

Menurut Jan, perlu pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya hanya semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani.

“Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat” jelasnya.

Kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kementerian PDTT RI di bidang pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT dengan Jaksa Agung tertanggal 15 Maret 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 8-10 Oktober 2019 bertempat di Swiss-Bell Hotel Balikpapan, Kalmantan Timur dihadiri oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi / Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur serta Pejabat teras Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur. (ips)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *