Mon. Feb 17th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Sehari Bupati Ashari Tambunan Terima Opini WTP Langsung Disambut Aksi  Mahasiswa

Rakyatmerdekanews.com, Deli Serdang – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI), rabu (23/10/2019), menggelar aksi di beberapa titik  diantaranya, Kantor Kejari, Kantor DPRD dan Dinas PUPR, awali geruduk Kejari Deli Serdang, ALAMP AKSI tuntut dugaan abai Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan yang disinyalir belum kelarkan tagihan uang APBD Pemkab Deli Serdang sejumlah 4,1 Milyar, dinyatakan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut tahun anggaran (TA) 2017 nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018.

Pada Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran (TA) Per 31 Desember 2017, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2017 yang dirilis BPK RI Perwakilan Sumut pada Mei 2018 lalu, Pemkab Deli Serdang dimuat BPK RI Perwakilan Sumut dapati Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) nomor 42.A/LHP/XVIII.MDN/05/2018.

Menyoroti temuan BPK RI Perwakilan Sumut, koordinator aksi ALAMP AKSI kepada Rakyatmerdekanews.com mengatakan, pihaknya, dalam aksi unrasnya, menuntut agar Kejari Deli Serdang segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut, pasalnya diduga Bupati bungkam atas direkomendasi BPK untuk perintahkan KPA Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang disinyalir enggan bertanggungjawab atas uang Pemkab Deli Serdang yang jumlahnya 4,1 Milyar.

Dikatakan Korlap ALAMP AKSI, tertuang pada temuan BPK, namun KPA Dinas PUPR diduga enggan bertanggungjawab atas 3,767 Milyar uang APBD Pemkab Deli Serdang 2017 yang harus ditagih dari rekanannya, dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah, katanya.

Lanjutnya, dikatakannya, KPA Dinas Pendidikan disinyalir abai dan juga diduga enggan bertanggungjawab atas temuan BPK 429,461 juta, yang harus ditagih dan juga wajib dikembalikan untuk disetor ke Kas Daerah, tambahnya.

Pada tanggapan aksi dikantor Kejari Deli Serdang, pihak Kejari diduga turut enggan, dikarenakan tidak mau menanggapi aspirasi ALAMP AKSI secara terbuka, dan pihak Kejari pinta untuk dibahas secara tertutup (internal), sementara ALAMP AKSI pinta pihak Kejari harus transparan pada tanggapan aspirasi mereka, dan juga secara terbuka untuk umum.

“Ayo, kita bahas didalam saja” kata koordinator ALAMP AKSI menirukan ajakan pihak Kejari Deli Serdang, sembari mengatakan pihaknya (ALAMP AKSI) sudah ikuti aturan yang ditetapkan pihak Kejari, bahwa aksi mereka diluar pagar halaman Kejari, dan mereka pun pinta ditanggapi ditempat yang sudah ditentukan, guna transparansi terhadap masyarakat, lanjutnya agar segera tindaklanjuti temuan BPK tersebut.

Terpisah, diketahui, pada sehari sebelumnya di Kota Medan, tepatnya hari selasa (22/10/2019), Bupati Ashari Tambunan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut atas LHP LKPD TA 2018 Nomor 50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 oleh BPK RI Perwakilan Sumut bersama 15 Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota termasuk juga Pimpinan Provinsi Sumut Edy Rahmayadi, yang acara penyerahan Opini WTP tersebut diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut.

Dibeberapa titik aksi yang dilakukan ALAMP AKSI, hanya pihak sekretariat DRPD yang mau menerima aspirasi mereka, yaitu mengaku bagian pengawas kesekretariatan DPRD Deli Serdang Buyung Hasibuan_red, dikatakan Buyung, pihak DPRD akan tindak lanjuti setelah selesai penetapan struktur komisi, sementara Dinas PUPR diduga sengaja tidak mau terima aspirasi ALAMP AKSI, dikarenakan pagar Kantor Dinasnya ditutup dan tak tampak seorangpun pegawai maupun satpam, namun saat ALAMP AKSI akan meninggalkan tampak satpam dan ditipin pihaknya segala tuntutan agar disampaikan ke pihak Dinas PUPR. (HS)