Thu. Nov 26th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Bekasi Kota Terparah Banjir? Perlu Infrastruktur BMSDA dan Perketat Izin Properti 

RMNews, Kota Bekasi –Hujan yang mengguyur Kota Bekasi dari tanggal 31/12/ 2019 pukul 17:00 WIB hingga tanggal 01/01/ 2020 dan kiriman air dari Sungai Cileungsi dan Cikeas beberapa wilayah kota bekasi terendam banjir. Dari 12 kecamatan yg ada di Kota Bekasi 10 kecamatan terdapat genangan banjir artinya hanya ada 2 kecamatan yang bebas dari banjir

Kecamatan Jatiasih : Perum Dosen IKIP, Perum Nasio, Perum PGP, Perum Villa Jatirasa, Perum Cahaya Kemang Permai.

Kecamatan Bekasi Utara : wilayah di RT 06, 07 RW 02 Teluk Pucung, Villa Mas Indah, RW 07, 08, dan 09 Kelurahan Marga Mulya.

Kecamatan Medan Satria : Harapan Mulya, PUP, Komplek Seroja, dan Kav. BRI.

Kecamatan Bekasi Selatan : Pekayon Indah, Komplek Kejaksaan, Cikas, Perum Pondok Surya, Perum Bumi Satria Kencana, Pondok Timur Mas, Komplek Griya Metropolitan, Margajaya belakang Giant Bekasi.

Kecamatan Pondok Gede : Perum JBB, Jatimakmur, Komplek AL Jatibening, Prima Lingkar Asri, Perum Duta Indah.

Kecamatan Mustika Jaya: Perum Alamanda 2, Perum Mayang Pratama, Perum PTI, dan MGTR.

Kecamatan Bantargebang : Komplek P&K dan Pangkalan 1a.

Kecamatan Bekasi Barat : Wilayah Kota Baru, Villa Jaka Permai, Komplek Depnaker, Perum 1 Jalan Wijaya, Duta Kranji, Jalan Bintara, Komplek Pondok Cina, Bougenville, Jatiluhur Raya, Komplek Mas Naga, dan Grand Prima Bintara.

Kecamatan Rawalumbu : Perum BBB pada jembatan 7, 8, 10, dan 11, Perum BBB Utara, PHP, Narogong, dan Kemang Pratama.

Kecamatan Bekasi Timur : Jalan Mawar Margahayu, Irigasi Danita di Duren Jaya, Perum Duren Jaya, Perumnas 3, Perum Margahayu, Duren Jaya RT 02, 03 & 06 di RW 01, Jalan Kalimaya di Patal Bekasi Jaya.

Banjir terparah dan selalu menjadi langganan banjir setiap musim hujan yaitu di perumahan Pondok Gede Permai, penyebab utamanya adalah daerahnya memang sangat rendah di tambah lagi perumahan tersebut di.bawah bantaran sungai Bekasi sehingga apabila ada luapan air sungai atau tanggul yang jebol sudah di pastikan akan menenggelamkan perumahan tersebut.

Kemudian di perumahan Viila Jati Rasa sama halnya perumahan ini juga lokasinya di dataran rendah. Harus ada strategi yang sangat serius di dalam menangani kedua perumahan tersebut di butuhkan keberanian untuk mengambil langkah yang tepat bila perlu duduk bareng dengan Pemerintah propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi termasuk bantuan anggaran dari pusat karena terbatasnya anggaran Pemkot kota Bekasi. Tentu di dalam mencari solusi juga harus duduk bareng dengan warga di kedua perumahan tersebut.

Kemudian PR besar Pemerintah kota Bekasi adalah penataan tanggul sungai sepanjang kali di Bekasi dari perbatasan dengan wilayah Bogor hingga sampai kecamatan Bekasi Utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi dimana daerah Kebalen juga menjadi langganan banjir akibat luapan sungai Bekasi.

“Pengalaman dari banjir di kedua titik tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Bekasi agar di dalam memberikan ijin sebuah perumahan harus benar benar di perhatikan potensi resiko.banjirnya, sehingga apabila di dataran rendah tidak di keluarkan perijinananya apabila tidak dilakukan peninggian tanah sampai batas bebas resiko banjir di wilayah tersebut. Atau tanpa di lengkapi perencaan dan pembuatan pengendali banjir di internal perumahan yang akan di bangunnya. Mengingat akan sangat sulit menangani suatu wilayah banjir apabila perumahan sudah jadi dan di tempati. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini bagian perijinan harus turun ke lapangan benar-benar untuk memastikan kondisi kontur tanah yang akan di bangun. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi warganya” ungkap Delvin Chaniago Ketua Divisi Investigasi LSM GMBI Distrik Kota Bekasi ketika di temui RakyatMerdekaNews, Bekasi, Senin (06/01/2020).

“Semestinya permasalahan ini sudah termasuk di dokumen Amdal. Pertanyaanya adalah apakah dokumen amdal di kerjakan dengan benar?. Di perlukan ketegasan pemda kota Bekasi di dalam pencegahan agar masyarakatnya terlindungi dari resiko korban banjir, seperti salah satu pembangunan Apartemen di kampung dua ratus Bekasi Selatan. Yang saat hujan berdampak banjir di wilayah sekitarnya” tambah Delvin Chaniago.

Di luar pemerintah Kota Bekasi ada tanggung jawab para pengusaha properti juga. Hendaknya ada tanggung jawab moral ketika perumahan yang di bangun jangan sampai penghuni perumahanya menjadi korban.banjir di kemudian hari. Karena akan menjadi catatan nilai negative bagi perusahaannya. Dan sebagai pertanggung jawabannya juga harusnya siap di blacklist oleh pemda setempat.

Kita bisa lihat dari daftar lokasi banjir adalah mayoritas perumahan yang di kerjakan oleh pengembang. Artinya ada dua pihak institusi yang kedepannya harus melakukan evaluasi atas tragedi musibah banjir yaitu Pemerintahan Kota Bekasi dan para pengembang properti di kota Bekasi. (Suryadi / Amin Bearland)