Thu. Nov 26th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

China Nekat Tak Patuhi UNCLOS, Lihatlah Kekuatan “PEMUDA INDONESIA BERGERAK” 

JAKARTA – Gonjang-ganjing soal pelanggaran, yakni klaim China di perairan laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), belakangan kian memanas. Banyak pihak yang menentang klaim konyol yang  dilakukan negara China tersebut.

Bahkan, Presiden Joko Widodo juga turut berkomentar. Istana pun memastikan Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.

“Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan, (4/1).

Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna. “Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden Jokowi,” kata Fadjroel mengutip Jokowi.

Sementara itu Menlu Retno Marsudi menjawab wartawan mengenai perkembangan di Natuna usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1) sore.

Terkait pelanggaran di Pulau Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir 2019, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, bahwa posisi Indonesia cukup jelas, dan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan kembali bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok (China).

Menlu mengingatkan, sebagai negara yang menjadi parties/ anggota United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki
kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS. “Nah, apa yang ada di antara lain mengatur mengenai masalah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan sebagainya, sehingga ZEE, penarikan-penarikan garis yang terkait dengan ZEE dan sebagainya yang di Indonesia itu sudah sesuai.

Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional termasuk di UNCLOS,” kata Menlu kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1) siang.

Terkait dengan Nine Dash Line  yang diklaim oleh Tiongkok, Menlu menegasan, sampai kapanpun juga Indonesia tidak akan mengakui. Ia menegaskan pernyataan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat.

“Ini hak berdaulat ya, hak berdaulat kita, sudah jelas, sudah sesuai dengan hukum internasional UNCLOS. Kita hanya ingin RRT sebagai anggota dari UNCLOS itu untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS.

Foto: Adheri Zulfikri Sitompul SH, MIP, CLA, Sekjend Praktisi Hukum Muda Indonesia, (7/1).

Jadi intinya, itu seperti yang sudah kita sampaikan,” ujar Menlu. Namun demikian, menurut Menlu, saat ini pemerintah terus melakukan komunikasi, bahwa apa yang disampaikan ini adalah hal-hal yang sifatnya prinsipil yang pasti akan didukung oleh dunia internasional karena prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh Konvensi PBB.

Sementara itu Adheri Zulfikri Sitompul SH, MIP, CLA, Sekjend Praktisi Hukum Muda Indonesia, (7/1) menegaskan, Indonesia memiliki kedaulatan yang tidak boleh di intervensi oleh kekuatan asing manapun, bukan hanya negara saja yang bergerak melawan melainkan rakyat Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, tegasnya.

Masih dikatakan pria yang akrab disapa AZS, jelas dan tegas UNCLOS 1982 memberikan pengakuan internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Lihatlah kekuatan Pemuda Indonesia pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, Pemuda Indonesia yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bergerak ke gedung Kedubes RRT yang dikomandoi langsung oleh Ketua Umum KNPI Bung Haris Pertama akan menyampaikan perlawanan tegas terhadap tindakan yang mengganggu kedaulatan NKRI, pungkasnya. (Red)