Tue. Aug 4th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue Pertanyakan Political Will Petinggi Bangsa Aceh

Rakyatmerdekanews.com –  Kabupaten Simeulue – Kabupaten Simeleu mempertanyakan Political Will Petinggi Bangsa Aceh dalam hal kelangsungan penegakan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Simeulue.

Kondisi kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Simeulue sudah banyak yang mengabaikan tentang pentingnya menjalankan Syariat Islam secara Kaffah.

Bahkan mirisnya ada potensi yang sudah ingin menolak bahkan mendorong dihapuskannya hukum Syariat Islam yang sangat agung itu.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue Hardani, mengatakan,”Dengan tidak adanya kepastian hukum secara Syariat Islam terhadap laporan video amoral yang pemeran utamanya Bupati Simeulue Erly Hasyim,SH.,S.Ag.,M.I.Kom ke Wilayahtul Hisbah Provinsi Aceh pada bulan September 2019 yang lalu, kini telah menimbulkan dampak buruk yang luas.”terangnya pada media Rakyatmerdekanews.com, Sabtu (18/01/2020).

“Semua orang masih belum lupa atas ucapan salah seorang Pemuda Desa Lafakha, Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Kadri Amin pada awal tahun 2020 yang mengidekan Syari’at Islam di Kabupaten Simeulue dicabut, dibuka Bar, Diskotik dan Kabupaten Simeulue dijadikan daerah lokalisasi berkelas dunia.”tambahnya.

“Ini indikasi negatif dan fakta di dunia maya banyak yang seakan mengaminkan,” sebutnya.

Meski sesugguhnya ucapan Kadri Amin itu adalah bahasa kekecewaan atas perilaku yang menjadikan Hukum Islam/Hukum Allah sebagai dagelan atau mainan saja untuk memuaskan syahwat, birahi politik oknum pejabat tertentu.

Sementara diketahui Syariat Islam adalah salah satu keniscayaan, bagian dari ke Istimewaan Aceh yang diperjuangkan dengan berdarah-darah bahkan dengan puluhan ribu korbannya nyawa oleh para Indatu,(Bangsa Aceh-Red).

DPC PDI Perjuangan Simeulue menilai video amoral pemeran utamanya Bupati Simeulue Erly Hasyim cukup jelas dan terang.

“Andaikan itupun fitnah dalam Syariat Islam yang memfitnah harus dicambuk.Pelapor (Kadri Amin-Red) sudah menyatakan kesiapannya sebagaimana dipulikasi sejumlah media termasuk media tajukreportase.com

“Penyelesaian dalam Hukum Islam/Hukum Jinayah itu cukup adil. Ketika yang melaporkan mefitnah maka yang melapor dikenal hukum cambuk. Dengan begitu kepastian hukum dalam Islam itu sangat jelas,” sebutnya Hardani.

Nah, untuk persoalan ini Kajimat selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Simeulue bidang Politik meminta Political Wil dari Petinggi Bangsa Aceh, Gubernur Aceh dan paling khusus kepada Wali Nanggroe Aceh yang di Pemulia Wali Nanggroe Aceh Darussalam, Malik Mahmud Al-Haytar.

Dimana beberapa waktu Wali Nanggroe berjanji akan menuntaskan kasus itu bahkan Ia sendiri yang akan membawa kasus ke Presiden Joko Widodo bila tak tuntas di Provinsi Aceh.

“Sejauh ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue masih sangat yakin akan kredibilitas Wali Naggroe dan juga sejumlah pejabat di Provinsi Aceh soal komitmen menegakkan Syariat Islam,”sebutnya.[Monanda Phermana]