Fri. Feb 21st, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

BUMN Dalam Bayang-bayang APBN

POTRET Negara hari ini bicara menyoal postur anggaran APBN 2020 belanja Negara mencapai Rp 2.540,4 T dengan pendapatan Negara Rp 2.233,2 T postur ini akan di bagi-bagi di setiap instansi lembaga pemerintahan dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintahan jokowi di jilid II dengan gaungan indonesia maju salah satunya dari aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (BUMN) dalam rangka didorong agar dapat menimbulkan daya saing ke depannya, kemudian selain itu ke depan penggunaan APBN juga mesti dilakukan secara fokus dan terarah.

Dalam Negara kedaulatan dan kesejahteraan sebuah cita. Dengan cita tersebut mesti ditopang oleh instrumen lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini apa tujuan berdirinya BUMN semata-mata sebagai perwujudan dari aspek kesejahteraan masyarakat indonesia, kedua untuk menambah penerima sumbangsih terhadap Negara dari sector BUMN untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional.

Kemudian berbagai problematika kasus yang terjadi di akhir-akhirnya ini ditubuh BUMN semakin adanya regulasi yang menyalahgunakan kekuasaan contoh halnya menyoal PT. Garuda indonesia dalam kasus penyelundupan barang mewah yang harganya fantastik yaitu mobil mewah, motor moge dan lainnya, kasus lain menyoal PT. Krakatau Steel yang hari ini sedang koleps efek domino hal ini mengakibatkan banyaknya buruh yang di PHK, dalam hal ini berbanding balik dengan semangat UUD 1945 soal kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini sejatinya perusahaan yang di bawah naungan BUMN aturan maennya sudah di atur dengan UU Pajak Penghsilan (PPh) nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan 22 (PPh Pasal 22) ialah bentuk pemotongan atau pengumutan pajak yang akan dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasi obyeknya. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pedagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga terjadi baik penjual dan pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembeliaan.

Kemudian apakah ada efek domino BUMN terhadap kontribusi APBN sejauh ini ada semacam kontribusi yang kurang efektif kerangka berfikirnya ialah adanya kebutuhan belanja negara sangat besar kemudian sampai negara pinjam dana ke negara lain untuk aspek infrastruktur kemudian adanya ibu kota baru di kalimantan. Kedua soal adanya regulasi atau sistem yang berantakan di tubuh BUMN solusinya mesti adanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terarah dan baru untuk memberanguskan regulasi yang sebelumnya menimbulakan kasus yang telah di sampaikan di atas, ini membutuhkan jalan keluar mesti ada kolaborasi di setiap kementerian, DPR ini untuk menguatkan BUMN dalam rangka mensejahterahkan rakyat Indonesia.

 

Adhiya muzaki
(Pegiat Kebijakan Publik)