Fri. Apr 10th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Peran Pengusaha Dalam Meng-Kartel Dana Negara

ADANYA perubahan-perubahan besar dalam proses demokratisasi kelihatannya memberikan rasa optimisme terhadap kondisi Indonesia yang lebih baik lagi di masa mendatang. Melalui penyelenggaraan desentralisasi diharapkan menghasilkan berbagai kebaikan, seperti, otonomi daerah, pemekaran dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Harapan akan adanya perubahan positif tidak selalu sejalan dengan yang direncanakan, desentralisasi pada beberapa negara termasuk di Indonesia diikuti implikasi negatif. Misalnya saja, di India, semakin menguatnya politik kasta dan kelas. Sementara di Brazil, mendorong muculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga membuat pemerintahan tidak efektif dan efesien.

Kasus-kasus mengenai hadirnya elit politik informal dan politik lokal seperti tengah menggejala di negara demokrasi baru. Di Filipina, bos lokal menguatkan dirinya bersamaan dengan proses pembentukan negara pada kemerdekaan 1946. Para kepala daerah di kabupaten dan kota  puluhan tahun mengambil untung dari mengelola tanah-tanah pemerintah. Anggota parlemen distrik mengatur pengarahan kontrak proyek negara.

Waktu yang lama memegang kekuasaan ekonomi dan politik membuat bos lokal berhasil mengupulkan banyak modal. Tidak heran dalam setiap pemilihan umum pergantiannya seringkali lama. Kalaupun berganti, pejabat terpilih berada dalam kontrol bos lokal. Oleh karana itu bos lokal tetap memiliki hak istimewa atas sejumlah tanah negara, kebal dari hukum, pengaturan proyek, dan monopoli bisnis.

Kalau pada kasus Filipina kekuatan bos lokal muncul berbarengan dengan proses pembentukan negara, di Thailand bos lokal baru muncul setelah adanya pemilu pada tahun 1980-an. Para tokoh Bangkok di bidang agrabisnis, perbankan, perniagaan dan industri mulai menganggap parlemen sebagai ranah penting untuk mengamankan kekayaan ekonominya.

Masuknya pengusaha Bangkok terkemuka dibantu oleh pengusaha berbasis lokal. Pengusaha ini di Thailand dikenal dengan istilah chao po, yang berarti bapak pelindung. Seorang chao pho memiliki kemampuan memenuhi pesanan para patron dan kroni, juga kadang bagi diri mereka sendiri untuk melakukan mobilisasi, manipulasi suara, dan pembelian suara ketika pemilu. Melalui kemampuan yang dimiliki maka chao pho akan mendapat sejumlah keuntungan ekonomi dan politik bagi dirinya. Biasanya monopoli ekonomi, usaha-usaha ilegal sampai terhindar dari kekuatan hukum.

Untuk Indonesia sendiri implikasi negatif dari desentralisasi juga tidak bisa dihindari. Bagi sebagian daerah desentralisasi justru memberi kesempatan pada elit lokal untuk menjadi raja-raja kecil yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Banyak kepala daerah yang justru membangun dinasti politik, dan banyak yang ditangkap karena korupsi.

Kondisi demikian terjadi karena para kepala daerah baik itu gubernur, walikota dan bupati berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dari kantong pribadi atau bantuan para investor politik mereka. Kepala daerah mengembalikan modal Pilkada dari korupsi yang bersumber dari uang  dalam APBD.  Kalau modal sudah terlunaskan, para kepala daerah akan mengumpulkan modal bagi dirinya sendiri untuk memenangkan pertarungan Pilkada selanjutnya.

Para investor politik di sini adalah para pengusaha yang  mendanai para calon kepala daerah dalam Pilkada. Para calon biasanya tidak memiliki cukup dana untuk menutupi biyaya kegiatan-kegiatan selama Pilkada yang terbilang cukup besar. Sebagai imbalan atas jasa para investor politik ini, kepala daerah akan memberikan hak istimewa, yaitu perlindungan ekonomi dan politik. Kepala daerah akan memberikan sejumlah projek tender kepada para investor politik yang membantunya.

Beberapa contoh kasus menunjukkan peranan elit lokal yang memegang kendali ekonomi-politik terjadi di beberapa daerah. Di Provinsi Jambi, dikenal HR, karena dianggap berjasa memenangkan pasangan gubernur pada Pilkada 2005, maka HR memiliki peranan penting di Jambi. Peranan itu diantaranya, menentukan siapa yang boleh dipromosikan menjadi pejabat daerah, penentu pengusaha yang akan ikut berbagai tender di Jambi, aktor mediasi antara LSM (Lembaga Swadaya masyrakat) dengan gubernur, dan sejumlah peranan lain yang strategis.

Adhiya muzaki
(Pegiat Kebijakan Publik)