Wed. Apr 1st, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Omnibus Law Terobosan Besar Presiden Jokowi Dalam Reformasi Hukum di Indonesia

Omnibus Law meruapakan satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum. satu UU yang di dalamnya melingkupi banyak UU terkait. Maka UU seperti itu disebut Omnibus Law.

Misalnya UU Investasi. Yang, katakanlah, isinya sudah sangat bagus. Tapi bisa jadi UU Investasi itu sulit mencapai tujuan untuk meningkatkan modal masuk ke Indonesia. Mengubah salah satu UU itu saja tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya bertabrakan lagi dengan UU lain. Maka dilakukanlah paket Omnibus Law. Semua UU yang terkait akan dijadikan satu Omnibus Law.

Sebagai mana penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal rencana pembentukan omnibus law oleh pemerintah. Secara sederhana, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibentuk dan isinya mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Nantinya, UU tersebut tidak akan menghilangkan UU yang sudah ada, tetapi hanya menyederhanakan mekanisme yang ada di dalam sebuah UU yang kerap berbenturan dengan UU lain sehingga menghambat proses masuknya investasi ke dalam negeri.

Sama halnya pemerintah mengajukan revisi terhadap beberapa UU melalui satu UU. Kalau dulu, satu UU direvisi oleh satu UU. Tidak ada dulu yang lima UU direvisi oleh satu UU.

Presiden Jokowi terinspirasi dari pengurusan izin di Kuwait, di Uni Emirat Arab, masuk pukul 09.00, pukul 10.00 sudah selesai semua, bisa investasi berapa pun. Di Indonesia dua – tiga tahun belum selesai.

Sebagai contoh tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi, ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jika dilihat, penggunaan konsep omnibus law sepertinya mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia.

Ada agenda besar yang saat ini sedang fokus di hadapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu agar Pemerintah melalui Menkopolhukam dapat menyelesaikan UU Omnibus law.

Presiden Jokowi menyadari dan paham akan kemampuan dan kapasitas Prof Mahfud MD sehingga menunjuknya sebagai Koordinator yang di beri wewenang untuk mengkoordinasikan menteri koordinator dan kementrian terkaiit. Merumuskan, membuat draf, melobi Lembaga Negara yang terkait dalam pembuatan UU. Berbagai pengalaman pernah di lalui oleh Mahfud MD, yaitu sebagai anggota DPR, sebagai menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, bahkan sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi.

Dari pengalamannya tersebut tentu beliau sangat paham persoalan dan pertanyaan yang akan muncul dari para anggota DPR RI. Tentu harus mempersiapkan jawaban secara teori hukum yang bisa di pahami sehingga dapat di terima oleh Anggota DPR RI. Kemudian pengalaman beliau di Mahkamah Konstitusi yang kesehariannya menganalisa dan membuka UU atau peraturan lembaga dan kementrian atas adanya Yudicial Review yang di ajukan oleh berbagai lembaga negara atau masyarakat umum. Tentunya sangat paham di dalam mengantisipasi kemungkinan adanya benturan benturan UU sehingga sudah di antisipasi sebelumnya.

Belum lagi adanya benturan kepentingan di kementrian yang terkait dan masuk ke dalam UU Omnibus law, karena ada 11 materi klaster UU yang akan masuk di dalam UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Diketahui adapun 11 cluster untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja sebagai berikut:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Jokowi berharap dengan adanya omnibus law, Indonesia bisa memiliki kecepatan dan mengambil keputusan. Dengan begitu daya saing Indonesia bisa meningkat.

Berapa total jumlah UU yang terdampak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, setidaknya pemerintah melakukan inventarisasi 81 Undang-Undang dengan 1.244 pasal yang akan diselaraskan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

Saat ini terlalu banyak aturan dan terlalu kaku hingga membuat Indonesia kalah dalam berkompetisi dengan negara lain. Ada sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Jumlah itu dianggap terlalu banyak dan perlu dipangkas. Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Oleh karena itu mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus di sederhanakan.

Sebagai mana Presiden sampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020) bahwa sering kali kita justru membuat peraturan turunan yang terlalu banyak yang tidak konsisten, terlalu rigid dan mengekang ruang gerak kita sendiri. Menghambat kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada, Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja akan disampaikan. Omnibus law memang belum operate di Indonesia, tapi sudah diterapkan di berbagai negara lain. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, dan siap berkompetisi, diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak bersama pemerintah berada dalam satu visi yang sama, visi menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, responsif.

Omnibus law bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, lanjutnya, omnibus law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertical maupun horizontal.

Nah apakah pembentukan UU Omnibus Law ini berbenturan.dengan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harus direvisi?. Ini yang harus di telaah lebih jauh atau bahkan sudah di antisipasi oleh pemerintah.

Bagaimana prosedure penyusunan omnibus law?. sama seperti penyusunan UU pada umumnya yang harus diajukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bila ada usulan serupa dari DPR, parlemen juga dapat mengajukan usulan tambahan di dalam omnibus law. Munculnya wacana pembentukan omnibus law ini memang menuai pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa UU baru itu tidak cocok diterapkan di Indonesia yang menerapkan sistem hukum kontinental, bukan anglo saxon. Adanya perbedaan pendapat teori hukum dan konkretnya nanti akan di jelaskan oleh Menkopolhukam sebagai wakil dari pemerintah.

Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa dengan UU ini justru akan menciptakan liberalisasi ekonomi. Hal yang wajar bila sebuah wacana pembentukan UU akan menimbulkan pro dan kontra. Pada intinya harus dihadapi dengan penjelasan dari pemerintah, setiap pilihan itu ada yang menentang dan ada yang setuju. Bahkan ada juga masyarakat yang mencibir dan meragukan kemampuan pemerintah dan DPR RI dapat merealisasikan UU Omnibus Law yang berisi 11 Klaster dalam waktu hitungan bulan. Kita semua berharap dan mendukung tujuan utama pemerintah di dalam membentuk UU ini agar memudahkan masuknya investasi ke dalam negeri.

Makanya dapat di katakan bahwa Pembuatan UU Omnibus Law ini.merupakan pekerjaan besar dan sangat mendasar dan harus perlu di konsolidasikan benar-benar.agar tidak ada benturan dengan UU yang belum masuk ke UU Omnibus Law. Kita bisa membayangkan betapa rumitnya pengajuan satu RUU Omnibus Law. Terutama menyusun RUU-nya. Pekerjaan dan ide Presiden Jokowi ini belum pernah bisa dilakukan presiden RI sebelumnya.

Apa sih tujuan besar Presiden Jokowi menginisiasi adanya Reformasi Hukum melalui pembentukan Omnibus law?.

1.Mendorong pertumbuhan UMKM.
2. Mendorong pertumbuhan investasi.
3. Mendorong ekspor, sehingga hasil akhirnya.
4. Terciptanya banyak lapangan kerja dan target akhirnya.
5. Demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah hebat. Apalagi bisa melakukannya. Tentu harus di dukung oleh lembaga negara terkait yaitu DPR RI dan Mahkamah Konstitusi apabila nanti ada yang melakukan Yudicial Review ketika UU tersebut sudah di berlakukan.

Semoga Presiden Jokowi mampu menyelesaikan mimpi besarnya di dalam Reformasi Hukum di Indonesia demi penciptaan lapangan kerja melalui meningkatnya investasi yang bermuara pada percepatan ekonomi bangsa Indonesia dan demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh : Suryadi
Jurnalis Media Rakyat Merdeka News dan Anggota Litbang Sebuah LSM Di Kota Bekasi