Tue. Feb 25th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Di DPC KPPI Kota Tasikmalaya Tidak Ada Musda Yang Ada Itu Muscab, Maka Tidak Sah

Rakyatmerdekanews.com – Kota Tasikmalaya – Terkait adanya KPPI Versi Musda atau Musyawarah Daerah yang Pertanyakan Keluarnya SK Reshuffle oleh DPD Jabar, ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tasikmalaya menjelaskan kalau dari awal pembentukan kepanitian Musda ini sudah dipaksakan oleh Anggota yang mendesak kalau Hasil Musda ini harus diakui oleh DPD Jawa Barat.

Ketua KPPI Kota Tasikmalaya Namina Nina SH mengatakan padahal sudah dijelaskan oleh DPD Jawa Barat kalau ditingkat daerah tidak ada Musyawarah Daerah Melainkan Musyawarah Cabang, aawalnya kita sepakat untuk mengadakan pengisian pengurus yang tidak aktif dan pengunduran diri, sebagai ketua KPPI Kota Tasikmalaya mengajak untuk mengadakan Reshuffle masa kepengurusan sebelum masa jabatan habis dalan waktu beberapa bulan lagi ,pada waktu itu kita mengusulkan Reshuffle namun rekan rekan menolak pada akhirnya saya sepakat karena rekan rekan ingin mengadakan musda pada waktu itu. sepulang dari rakernas saudara heni dan ifa akhirnya mengadakan raker yang tidak maksimal, dan dibentuknya kepanitian ketua pelaksana dan sekretaris Ipa”ucap Ketua KPPI Kota Tasikmalaya Namina Nina SH usai melaksanakan Rapat Kordinasi persiapan Pengukuhan Kepengurusan Baru.Kemis 14/02/2020

Namina Nina SH menambahkan pada waktu itu ketua pelaksana jalan sendiri dan ketika dirinya mengingatkan namun selalu tidak diindahkan, waktu itu dia mengeluarkan proposal judulnya DPD dan saya udah ingatkan itu, bahwa kita bukan DPD dan saya sarankan untuk dikonsultasikan ke tingkat kepengurusan Jabar. karena undangan sudah disebar akhirnya saya banyak diam dan berjalan lah acara musda, dan sempet saya minta tatibnya namun saya tidak diberikan konsep tatib yang dikatakan musda itu”tuturnya

pada akhirnya dirinya mengaku kaget yang tadinya ingin meresafel kepengurusan namun dipaksakan musda. saat pelaksaanaan yang dikatakan Musda itu ketika dari DPD Jawa Barat datang, kepengurusan Jabar langsung mengkritisi sepanduk kenapa ini musda, musda ini milik jawa barat.

“Ibu ketua jawa barat pas sambutan itu juga mengkrirtisi bahwa tingkat daerah itu muscab bukannya musda. para undangan lainya juga mendengar. dan pada waktu itu katanya panitia sudah benar dan sudah mengkonformasi ke jawa barat ke sekretaris, namun pihak jabar belum pernah menerima kordinasi dari pihak panitia pelaksana”bebernya

Ketua Namina Nina menjelaskan dari awal sudah tidak diajak komunikasi dan tidak dihargai oleh panitia pelaksana, sudah ada dugaan diawal ini sudah di kondisikan sebelumnya untuk kepentingan ketua pelaksana, bahkan Ibu ketua jabar tidak terima karena tidak ada musda dan dasar hukum musda dari mana. musda itu adanya di Jawa Barat, kalaupun muscab harus sesuai dengan AD/ART diantaranya dalam tatib kami dilibatkan, pada Akhirnya jabar menolak adanya musda yang diadakan oleh KPPI kota Tasikmalaya, akhirnya karena ditolak dirinya sebagai ketua mengakui kesalahan para pengurus KPPI Kota Tasikmalaya karena belum memahami Ad/ART hasil rakernas bali dan yogya termasuk yang kemarin dari jakarta.

“disana ibu ketua DPD Jawa Barat memberikan penejelasan dan memberikan kembali surat keputusan untuk meneruskan perjuangan sesuai dengan SK lama yang dipimpin oleh Nina Namina.”Pungkasnya.  (D.SUHENDAR)