Tue. Sep 29th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Polisi Bongkar Praktik Aborsi Ilegal, Pelaku Akan Terus Dikejar

Jakarta – Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pratik aborsi Ilegal di TKP Jalan Paseban Raya No 61 RT.002/RW.007, Paseban,  Senen Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

“Ini bukan kali pertama kita  mengungkap kasus seperti ini, kita akan mengejar para pelaku praktik aborsi yang tidak memiliki izin, mereka ini adalah pemain lama, “ungkap Kabib Humas Pol Kombes Yusri Yunus dihadapan wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/2/2020).

Dijelaskan, pertama adalah MM alias dokter A ini memang dokter lulusan dari salah satu universitas di Medan pernah menjadi PNS di Riau tidak pernah masuk. Kemudian dipecat juga pernah bermasalah di Polres Bekasi kasus dalam pengaplikasian adopsi anak, pada saat itu divonis 3 setengah bulan. Setelah itu juga kasus yang sama seperti ini aborsi, jelasnya.

Yang bersangkutan, lanjut Yusri, pernah terjadi kasus yang sama di tahun 2016 tetapi pada saat itu yang bersangkutan DPO kemudian membuka lagi praktek di sini. Dan sudah 1632 pasien yang ditangani tetapi yang diaborsi sekitar 903, total selama 21 bulan menghasilkan uang hampir sekitar 5 miliar lebih sejak tahun 2018, katanya.

Kemudian yang kedua inisialnya adalah RM sebagai bidan yang mempromosikan melalui websitenya dia juga merangkap calo
untuk menarik para korban di sini dengan tarif ada 1 bulan 2 bulan 3 bulan masa janin 1 bulan itu 1jt, dua bulan 2jt,  3 bulan 3 juta di atas 4 bualan 4 juta setiap orang nya,
kemudian SI adalah karyawan untuk pendaftaran ini juga sama dia pernah   tertangkap di tahun 2016  di vonis 2 tahun 3 bulan.

Tersangka dikenakan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 , no  36 tahun 2014 tentang praktik kedokteran  kemudian undang-undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran kita di sini pasal yang kita kenakan dengan ancaman 5 tahun ini acaranya antara undang-undang tentang kesehatan ini tidak hanya 10 tahun keatas

Sedangkan Ketua Komisi Perlindunga Anak Indonesia (KPAI,) Aris Merdeka Sirait  menegaskan UU perlindungan Anak dapat di gunakan menjerat tersangka dengan pasal berlapis, tegasnya. (Fachri)