Tue. Jun 2nd, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Ketua DPRD Deli Serdang Bakal Lakukan Laporan Soal Dugaan Pelanggaran Etik Dewan

Rakyatmerdekanews.com, Deli Serdang – Terpilih sekaligus diangkat sumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 di 14 Oktober 2019 lalu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dilantiknya 4 Pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 wakilnya di 12 Desember 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 16 Desember 2019, dengan hanya bersela 4 hari untuk peng-agenda-an rapat paripurna penetapan AKD DPRD itu, terkesan dipaksakan dan disinyalir bermuatan kepentingan antar kelompok dan/atau perseorangan oleh beberapa anggota DPRD dan/atau pemangku jabatan di Kesekretariatan DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Hal tersebut tampak jelas ketika rapat paripurna penetapan AKD DPRD Deli Serdang tertanggal 16 Desember 2019 yang di pimpin Zakky Shahri.SH selaku Ketua DPRD tidak cukup kuorum lantas ditunda, Menurut Zakky, penundaan rapat paripurna di 16 Desember 2019 saat itu berdasarkan adanya 3 fraksi yang belum mengajukan anggotanya sebagai calon untuk dipilih sebagai anggota dan/atau pimpinan AKD DPRD sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Tatib DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, Zakky memintakan rapat ditunda, dan perintahkan Sekretaris Dewan (sekwan) untuk melakukan upanya menunggu sampai 3 fraksi yang belum mengusulkan anggotannya untuk segera usulkan padanya dan memintakan Sekwan mengagendakan rapat lanjutan kembali dalam kurun waktu selambatnya 3 hari kedepan, kepada wartawan, Zakky menyebut telah menyampaikan kepada Sekwan sebelum dirinya meninggalkan ruang rapat paripurna, yang memang saat itu disusul peserta rapat lainnya, hingga menyisakan 28 anggota DPRD peserta rapat saat itu.

“Saya menilai terlalu dini jika rapat dilangsungkan dan diputus tanpa menunggu 3 fraksi yang belum mengajukan anggotannya sebagai calon anggota AKD, dan saya sudah sampaikan kepada peserta rapat di ruangan saat itu, saya katakan bahwa kita perlu menunggu dan/atau memberi kesempatan untuk 3 fraksi yang belum ajukan anggotannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan rapat paripurna penetapan AKD”. Terang Zakky.

Lanjut Zakky, selain dirinya telah menegaskan bahwa rapat saat itu tidak bisa dilanjutkan, berhubung bertentangan dengan aturan tatib DPRD sebagaimana dimaksudkan dalam PP nomor 12 tahun 2018 yang memang menjadi pedoman dasar dilangsungkannya rapat paripurna penetapan AKD DPRD, tambah Zakky, dirinya juga tidak menyangka rapat tersebut dilanjutkan Wakil III (Nusantara Tarigan Silangit-Nasdem), dan memutus dengan menetapkan AKD DPRD Deli Serdang saat paripurna itu (16/12/2019). Dinilai Zakky, sebagai anggota DPRD seniornya, Nusantara Tarigan tidak mungkin seceroboh itu dalam bertindak mengambil alih pimpinan rapat paripurna tanpa ada penyerahan darinya, karena hal tersebut memungkinkan timbulnya dugaan pelanggaran Etik Dewan.

Demi kepentingan masyarakat Deli Serdang, Sembari menutup wawancara terhadap TIM wartawan yang terdiri dari beberapa media di Saptu (21/03/2020), Zakky menerangkan akan mengkaji lebih lanjut terkait Kode Etik Dewan atas tindakan Wakil III-nya (Nusantara Tarigan Silangit-Nasdem) tersebut, Zakky juga menyebut bilamana nantinya dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan ditemui atas tindakan-tindakan yang dinilai telah memenuhi unsur atas yang diperbuat Nusantara, dengan tegas Zakky mengatakan segera melaporkannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan . (HS)