Fri. May 29th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kalah Bersengketa, PPID Kesekretariatan DPRD Deli Serdang Diminta Segera Serahkan Dokumen

Rakyatmerdekanews.com, Deli Sredang – Menyikapi rapor merah birokrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang dalam Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI, WBK – WBBM) yang di gaungkan Menpan-RB semasa jabatan Syafruddin (Menteri Jokowi Jilid-I) tampak sangat sulit di berdayakan oleh para pemangku jabatan maupun para fungsional baik itu dari Aparatur Sipil Negeri (ASN) maupun Honorer yang di alokasikan oleh APBD/APBN.

Seperti akhir-akhir ini, OPD Deli Serdang bukan malah berbenah atas adanya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan yang lebih dikenal LSM yang berupaya koreksi kinerja para pemangku jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Deli Serdang mulai dari tingkat terendah seperti Desa hingga pada tingkat Dinas maupun Badan yang diketahui bahwa dirinya selaku pemangku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengkelola APBD maupun APBN.

Bahkan sering kali tampak congkaknya pejabat KPA yang bersengketa informasi pubilk melalui kuasanya. Hal tersebut tampak jelas terkait bahagianya para kuasa pemangku KPA OPD/SKPD yang bersengketa atas informasi yang disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,

“Kami senang lah kalo kalian gugat Sekretaris Dewan atau Kepala Dinas, kami selaku kuasa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Dinas Komunikasi Komisi Informasi ini senang kali, karna perjalan dinas luar terus, bebas bisa kemana saja setelah sidang disini”. Ujar Kabid TIK Dikominfo Ronald Maurung dan di apresiasi Kabid Komunikasi Publik Hermina Damanik.

Kepada wartawan, Kabid TIK Dikominfo Ronald Maurung menyebut, bahwa dirinya memang mengetahui tentang informasi apa saja yang termaktub dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tersebut tidak perlu harus disengketakan dalam hal untuk diberikan, menurutnya, ada hal-hal yang meski dirahasiakan untuk melindungi pemangku KPA di Pemkab Deli Serdang mulai dari Desa hingga tingkat Bupati.

Disinggung wartawan, terkait dengan diberikannya informasi kepada pemohon tanpa ada disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara memungkinkan bertambahnya Pendapatan Daerah dari Dinas yang dimohonkan informasinya dan tidak perlu melalui mekanisme gugatan yang diduga tidak bermanfaat bahkan menambah borosnya APBD/APBN untuk biaya perjalanan Dinas.

Ronald berdalih dengan mengatakan bahwa dirinya menyukai hal tersebut, dan menerangkan kepada wartawan untuk menyampaikan kepada siapa saja masyarakat atau LSM untuk men-sengketakan informasi kepada berbagai OPD/SKPD yang dikehendakinya di Deli Serdang agar dirinya selalu menjadi Kuasa dari para termohon sengketa. (HS)