Wed. Jun 3rd, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kementerian ATR/BPN Dukung Pemerintah Percepat Penanganan Covid-19

Jakarta – Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu komponen pemerintah hadir untuk membantu percepatan penanganan Covid-19. Pimpinan serta jajaran Kementerian ATR/BPN membahas upaya tersebut melalui _video-conference,_ Senin (23/03/2020). Rapat tersebut menyepakati beberapa poin penting yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
.
Sesuai dengan edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020 tentang _Refocussing_ Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan juga edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran _Corona Virus Disease 2019_ (COVID-19) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, akan dilakukan realokasi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran _Corona Virus Disease 2019_ (COVID-19).
.
“Untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian akan melakukan realokasi ataupun efisiensi anggaran dari Belanja Operasional dan juga Belanja Perjalanan Dinas,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati.
.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memberlakukan penyesuaian pelayanan pertanahan sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk melaksanakan _Social Distancing._ Kementerian ATR/BPN akan memaksimalkan penggunaan _E-office_ dan juga sudah memberlakukan _Work From Home._
.
Aplikasi _e-Office_ ini telah digagas sebagai bagian dari transformasi digital Kementerian ATR/BPN. Dengan aplikasi ini pengolahan surat masuk dan surat keluar akan sangat mudah dan dilaksanakan secara elektronik, sehingga kegiatan perkantoran akan menjadi efisien dan tanpa menggunakan kertas ( _paperless_ ).
.
Sebagai garda terdepan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, layanan di Kantor Pertanahan juga wajib disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat.
.
“Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di seluruh Indonesia wajib menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi setempat,” tambah Yulia Jaya Nirmawati.
.
Selain upaya-upaya tersebut, masih dalam rangka _Social Distancing,_ layanan kantor pertanahan dilakukan secara _online,_ untuk meminimalisasi interaksi langsung masyarakat dengan petugas layanan. Disamping itu, Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri terkait Hak Tanggungan Elektronik. (Humas/Ttn)

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional