Thu. Sep 29th, 2022

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Marak Calo, Kabid Ops Dishub DKI Jakarta Akan Telusuri Biaya Pengeluaran Mobil Rp3 Juta

Jakarta – RMNews.com: Meski sudah ada himbauan untuk pengurusan tilang tidak melalui calo, namun aktivitas percaloan masih marak, kejadian ini dialami Irfan (21) supir truk saat hendak mengurus kendaraannya yang dikandangin oleh oleh Disnas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

“Waktu itu kendaraan saya dikandangi pada tanggal 18 Maret 2020, esoknya pada tanggal 19 Maret 2020 saya coba urus ke Dishub DKI Jakarta untuk dikeluarkan kendaraan. Saat itu saya bertemu dengan orang yang mengaku bernama Andy dan dia menawarkan bisa urus mengeluarkan kendaraan saya dengan syarat harus bayar Rp3 Juta” jelas Irfan, Senin (30/3).

Irfan mengaku membayar Rp3 juta via transfer ke nomor rekening 5830220498 atas nama ANDY pada sore hari pukul 15.06 WIB, selanjutnya unit truk bernomor polisi B9607UU dikeluarkan dan diambil pada pukul 23.00 WIB pada hari itu juga.

Sementara itu, Douglas Pasaribu, pengusaha sekaligus pemilik unit truk yang dikendarai Irfan membenarkan apa yang dialami supirnya, bahkan dirinya mengaku belum pernah membuat atau memberikan surat kuasa kepada orang yang bernama Andy untuk mengurus unit kendaraannya yang dikandangi.

“Saya tidak pernah buat atau memberi surat kuasa sama orang lain termasuk yang namanya Andy,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta, Edy Sufa’at menampik jika biaya yang dikeluarkan pengemudi tersebut adalah biaya retribusi yang ditentukan oleh Pemda DKI Jakarta.

“Biaya transaksi dengan nominal tersebut, bukanlah biaya retribusi yang ditentukan oleh Pemda DKI Jakarta. Penagihan retribusi resmi kepada unit kendaraan yang dikandangi sesuai SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah sebesar Rp2 ribu rupiah/hari bagi unit kendaraan kecil dan Rp5 ribu rupiah/hari untuk unit kendaraan besar,” papar Sufa’at didampingi Andy JP, Kepala Seksi Operasi Dishub DKI Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, retribusi itu tidak disetor ke rekening pribadi tapi harus disetor ke Bank DKI, masyarakat bisa mengurus sendiri untuk mengeluarkan unit kendaraan yang dikandangi dan tidak akan dipersulit.

“Pemilik unit kendaraan hanya tinggal melengkapi dokumen yang diperlukan. Tapi bila diurus oleh orang lain, syaratnya ditambahkan dengan surat kuasa dari pemilik,” ujarnya.

Terkait kejadian tersebut Sufa’at berjanji akan mengecek jajarannya terkait kebenaran proses pengeluaran unit yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa tersebut.

“nanti akan kami telusuri” pungkasnya (ips)