Tue. Jun 2nd, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Permen No.7/2020 Rugikan Rakyat, Relawan Minta Jokowi Segera Copot Menteri ESDM

Rakyatmerdekanews.com, Jakarta, – Saat masyarakat tercekam menghadapi wabah virus Covid-19, ironisnya pada awal Maret 2020 Kementrian ESDM jistru menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Pertambangan Minerba yang memihak swasta dan asing.

Menyikapi hal fersebut, Ketua Umum Relawan Jokowi, Barissan Muda Indonesia Raya (BMIR), Rouli Octara Rajagukguk mengatakan, bahwa Permen tersebut telah melanggar hukum karena jelas bertentangan dengan UUD 45, TAP MPR No.IX/2001 dan UU Minerba No.4/2009.

“Permen (Nomor 7/2020) tersebut melanggar UUD 45, TAP MPR No.IX/2001 dan UU Minerba No.4/2009, jadi jelas sekali Menteri ESDM melanggar hukum.”, – kata Ketua Umum BMIR Bang Rouli Octara Rajagukguk saat dimintai keterangannya di Kantor Pusat BMIR, Jakarta (31/3/2020).

Rouli menjelaskan, menurut UU Minerba No.4/2009 jika kontrak KK dan PKP2B berakhir, pemerintah berwenang untuk tidak memperpanjang kontrak. Sementara itu, salah satu ketentuan prinsip yang dicantumkan dalam Permen Esdm No.7/2020 Pasal 111 memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan ketentuan lain untuk pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai Kontrak Karya (KK) dan PKP2B. Artinya, seluruh kontraktor KK dan PKP2B otomatis akan mendapat perpanjangan kontrak dalam bentuk IUPK.

“Dalam UU Minerba No. 4/2009 ditegaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk tidak memperpanjang kontrak, sementara itu Permen No.7/2020 diberikan wewenang kepada Menteri ESDM untuk melakukan perpanjangan kontrak.Artinya, seluruh kontraktor KK dan PKP2B otomatis akan mendapat perpanjangan kontrak dalam bentuk IUPK.”, – jelas Rouli.

Disamping itu, Rouli melihat pembuatan dan penerbit Permen ESDM ini sangat sakti karena bisa menundukkan amanat konstitusi, TAP MPR, dan berbagai ketentuan UU yang hanya dapat tersusun atas adanya sidang-sidang dan kesepakatan MPR dan DPR.

“Permen ESDM ini sangat sakti, jelas melanggar amanat konstitusi dan ketentuan UU lainnya, tapi bisa terbit.”, – lanjut Rouli.

Rouli menegaskan, penerbitan Permens ESDM No. 7/2020 sangat cacat hukum, Ia pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri ESDM Arifin Tasril dicopot dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera di proses secara hukum. Karena hal ini dapat mencoreng nama baik Presiden.

“Permen ini cacat hukum, Presiden Jokowi harus mencopot Menteri ESDM dan meminta KPK segera memeriksanya. Jangan sampai mencoreng Presiden Jokowi.”, – tegas Rouli.

Rouli melanjutkan, saat ini keseluruhan aset bangsa untuk sumber daya batubara yang dikuasai swasta 3,17 miliar ton berstatus cadangan dan 20,7 miliar ton berstatus sumberdaya. Dengan diterbitkannya Permen ESDM No.7/2020 ini maka otomatis aset rakyat yang bernilai antara Rp 2.102 triliun (cadangan) hingga Rp 6.500 tiliun (sumberdaya) akan kembali dikuasai kontraktor swasta/asing.

“Total aset batubara yang dikuasai kontraktor PKP2B mencapai 3,17 miliar ton dengan status cadangan, dan 20,7 miliar ton berstatus sumber daya. Artinya, aset rakyat bernilai antara Rp 2.102 triliun (cadangan) hingga Rp 6.500 tiliun (sumberdaya) akan kembali dikuasai kontraktor swasta/asing.”, – tutup Rouli. (Red)