Mon. Jun 1st, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Pandemi Covid-19, Jaminan Fidusia Boleh Dipindahtangankan Asal…

Jakarta – RMNews.com: Debitur yang mempunyai angsuran/kredit finance kepada Lembaga Pembiayaan dihimbau agar jangan melanggar hukum, seperti mengoveralihkan kendaraannya kepada pihak ketiga, lebih baik jika tidak mampu bayar kendaraan tersebut di kembalikan atau di titipkan kepada kuasa hukum finance atau leasing, apabila debitur tersebut belum punya uang untuk membayar cicilannya lagi, guna menghindari masalah di kemudian hari.

Demikian dijelaskan Advokat Onggang Napitu, SH saat menanggapi pertanyaan awak media, di Jakarta, Selasa (14/4)

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan debitur melanggar hukum, melakukan pengalihan kendaraan atau objek lainya. Misalnya karena faktor ekonomi, kehilangan uang muka atau apapun alasanya disebabkan virus corona (Covid 19) saat ini, atau karena keadaan ekonomi atau kondisi keuangannya jadi tidak stabil, akibatnya dia tidak mampu bayar cicilan kredit kendaraannya,” ujarnya

Oleh karena itu, Onggang bilang lebih baik mobil tersebut dikembalikan pada Lembaga Pembiayaan atau dititipkan kepada kuasa hukumnya yang ditunjuk.

“Jangan sampai karena faktor ekonomi,  dan sedang dalam kesulitan keuangan karena Wabah Covid 19 ini, akhirnya debitur tidak bisa membayarkan angsuran kreditnya, lantas mengover- alihkan Jaminan Fidusia,” katanya.

Lebih lanjut Onggang menjelaskan, jangan karena wabah Covid-19 ini menjadi alasan bagi beberapa oknum Debitur, yang beranggapan dari pada kendaraannya ditarik kreditur, lebih baik dia mengoverkredit kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Menurut Onggang ada cara dan teknis serta lazimnya over-kredit Jaminan Fidusia itu. Objek Kendaraan mesti dikembalikan dahulu kepada Perusahaan Pembiayaan dan menghadirkan pihak ke tiga yang nantinya akan menggantikan Debitur dan di terbitkan Fidusia baru yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham.

“Bagi debitur yang telah melakukan over kredit atau mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa izin dari kreditur itu segera dibereskan atau dilaporkan kepada Lembaga Pembiayaan, karena dapat di jerat hukum pidana di kemudian hari jika terbukti. Karena dia telah bersalah dan melanggar hukum. Begitu juga kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan lembaga pembiayaan berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia,” tegasnya.

Jaminan fidusia itu, lanjut Onggang merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42/ 1999. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembiayaannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat bagi para debitur. Sedangkan untuk payung hukum bagi kreditur, diatur dalam pasal 35 dan 36.

“Kendati demikian, walaupun keadaan wabah Covid 19 yang telah mengguncang Negara Indonesia bahkan Dunia, debitur telah diberikan kelonggaran dari Lembaga Pembiayaan bagi para penderita covid 19 sehingga disarankan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut” punkasnya. (Ips)