Tue. Aug 4th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Menaker Ida Ingatkan Pengusaha, Lindungi Pekerja Perempuan Secara Optimal

RakyatMerdekaNews.com,JAKARTA – Pekerja perempuan harus diberikan perlindungan yang optimal oleh para pengusaha dalam segi keamanan karena bekerja pada shift malam dan memberikan kesempatan istirahat kepada perempuan yang sakit saat haid. Hal ini diingatkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalu keterangan pers yang diterima. (08/07/2020)

Menaker Ida mengatakan bahwa Perlindungan kepada pekerja perempuan harus diutamakan, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini. ” Masih banyak cerita perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan perbuatan asusila saat kerja malam hari. Untuk itu saya (red – Menaker Ida) meminta manajemen perusahaan untuk memastikan akses perlindungan kesehatan bagi pekerja perempuan di tempat kerja, seperti hak cuti, istirahat haid, melahirkan, dan keguguran,” ujarnya.Menyusul sosialisasi pengawasan Norma Kerja Perempuan & Anak serta Upaya Pencegahan Virus Covid-19 di Tempat Kerja, di Kawasan PIK Pulogadung UPK-PPUKMP, Jakarta Timur, baru-baru ini.

RUU Cipta Kerja
Di tempat terpisah, aktivis perempuan Nining Elitos mengungkapkan kegundahannya atas RUU Cipta Lapangan Kerja yang merugikan pekerja perempuan karena menghapus ketentuan upah cuti haid dan melahirkan. Bab IV Pasal 93 ayat (1) RUU itu berisi mengatur, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

“Perempuan pekerja akan paling terdampak dengan RUU Cilaka karena dihapusnya ketentuan perlindungan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (21/2/2020) usai unjuk rasa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mewakili Fraksi Rakyat Indonesia (FRI).

Ia menjelaskan bahwa perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil/keguguran, dan menyusui saat bekerja (memerah ASI) tidak akan dianggap sedang bekerja sehingga otomatis tidak mendapat upah.

” Salah satu pasal RUU Cipta Kerja dimaksud itu mengatur bahwa pekerja mendapatkan upah jika melakukan pekerjaannya. Lewat pasal ini maka pekerja perempuan yang mengambil hak cuti haid atau melahirkan tidak dibayar,” jelas Nining. (Arief)