Fri. Aug 7th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Pengajuan Izin Lokasi Perairan “Perdana” Oleh PT. WMTK

Rapat Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Perdana. Di Ruang Rapat DKP Provinsi Babel, Rabu (15/07/2020)

RMNews  Pangkalpinang – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembahasan rekomendasi izin lokasi perairan pembangunan terminal khusus pasir kuarsa yang diajukan dari PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi (PT. WMTK) yang diwakili oleh Kurniawan Setiady Devisi Legal dan Perizinan beserta Gomgom Damanik Konsultan Lingkungan, Rabu (15/7/2020).

Pengajuan izin lokasi perairan ini merupakan izin lokasi perdana yang diajukan pasca terbitnya Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perizinan di WP3K.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Arief Febrianto mengatakan, pasca terbitnya Perda RZWP3K sudah banyak pihak yang mengajukan izin lokasi perairan dan pengelolaan perizinan.

“Sudah banyak yang antri untuk pemberian rekomendasi izin lokasi, artinya Perda RZWP3K ini sudah mulai diimplementasikan, dan rapat kali ini membahas untuk rekomendasi izin lokasi perairan perdana.

Jadi kalau ini lancar dapat menjadi contoh dan model untuk pemberian rekomendasi selanjutnya,” ungkap Arief.

Karena dia juga meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perizinan di WP3K dapat disosialisasikan agar masyarakat mengetahui secara jelas prosedur pengajuan perizinan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Babel, Fhores Fherado menerangkan rencana pembangunan terminal khusus pasir kuarsa yang berlokasi di Perairan Tanjung Gading, Desa Lilangan Kabupaten Belitung Timur secara lokasi tidak bertentangan dengan alokasi ruang laut.

Sebab menurut Fhores, secara lokasi titik yang diajukan sudah sesuai alokasi, dimana proposal yang diajukan lokasinya berada pada zona pariwisata dan sesuai Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 pasal l46 c yang menyebutkan bahwa pembangunan terminal khusus diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan tersebut.

Selain itu kita juga telah melakukan survey lapangan. Harus dipastikan titik lokasi yang diajukan tidak ada padang lamun dan terumbu karang, jadi tim dari DKP dan perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten sudah melakukan survey, menyelam langsung di titik lokasi sudah clear, tidak ada lamun ataupun terumbu jarang disana,” terang Fhoresm

Dalam pemberian rekomendasi izin lokasi perairan, pihak pengusaha/perusahaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan ruang laut. lanjut Fhores

Kewajiban ini menurut Fhores diantaranya wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, memberikan akses untuk nelayan yang secara rutin melintas dan melakukan kegiatan secara ramah lingkungan.

“Prosedur pemberian izin ini memang bersifat kompleks namun demikian tetap harus dipenuhi unsur-unsurnya, kedepan semoga alokasi ruang laut ini dapat lebih tertata, memberikan payung hukum dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat,” tukasnya.

Pembahasan pemberian rekomendasi perdana izin lokasi perairan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Babel, Dinas Pariwisata, DPUPR, DPMPTSP, Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Babel. (Monti)

Sumber : Babelpos.co