Tue. Oct 20th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Terkait Dugaan Penimbunan Hutan Bakau, Polisi Berhak Mengawasinya

Rakyatmerdekanews, Kepri – Terkait dugaan penimbunan hutan bakau di Tokojo Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepri,  Polisi juga berhak mengawasinya.

Maraknya Penimbunan hutan bakau dan laut di Kelurahan Kijang Kota  Kecamatan Bintan Timur, Polisi punya wewenang untuk pengawasanya kendati pun yang mengeluarkan ijin Dinas Pertambangan Provinsi Kepri.

Hal tersebut disampaikan Alfeny Kepala Bidang Perijinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bintan. Jumat (25/09/2020).

“Terkait masalah penimbunan laut, itu  ranah Pemerintah Provinsi. Namun demikian Polisi berhak mengawasinya.” Ujar Alfeny.

Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Agus Hasanuddin SIK, MH, saat ditemui di kantornya Jumat 25/09/2029) sedang tidak berada di tempat.

” Maaf bang saya sedang ada giat diluar. Nanti ada waktu kita bisa bertemu” Ujar Kasat Reskrim saat dihubungi media melalui telepon selulernya.

Sementara itu Budi salah satu staf Pabrik Es Mulia Indah yang diduga melakukan penimbunan laut dan hutan mangrove menyebut, bahwa pihaknya melakukan  penimbunan telah sesuai dengan prosedur.

” Pihak pabrik Es Mulia Indah  melakukan perluasan lahan itu telah sesuai dengan prosedur. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan telah memberikan ijin sehingga kita dapat menguasai  hutan itu sesuai batas patok yang ada. Tapi ingat jika salah tulis saya akan tuntut wartawanya” ujar Budi dengan lantang kepada awak media.

Sementara itu Lurah Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Firmansyah saat ditemui di kantornya mengatakan, jika pihaknya tidak ada kaitannya tentang penimbunan itu.

“Pihak kelurahan tidak ada berhubungan masalah penimbunan itu. Sebaiknya bapak pergi ke Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bintan. Mereka yang tau tentang itu” ujarnya.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang  melanggar Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait pencegahan dan pembabatan atau pengrusakan hutan dapat di penjara antara 3 hingga 20 tahun, atau denda antara 1,5  hingga 50 Milyar Rupiah.( Jhonson )