Thu. Nov 26th, 2020

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Proyek Lelang Operator Rp 16 Triliun, Pelabuhan Patimban Mengukur Kejujuran

Rakyatmerdekanews.com, Jakarta – Kehadiran Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat menjadi magnet bagi pelaku usaha untuk menginvestasikan pada proyek tersebut. Lalu timbul pertanyaan, dalam pengerjaan proyek lelang operator dengan nilai Rp. 16 triliun itu tentunya disertakan kejujuran ? Jawab, tentunya ya ! Jika hal itu tidak terjadi,menurut The National Maritime Institute (Namarin),akan terindikasi penyelewengan. “Perlu ada tim pengawas secara independen terhadap pengerjaan proyek tersebut,terutama saat proyek lelang operator berlangsung,”kata Siswanto Rusdi kepada Rakyatmerdekanews.com, Selasa (20/10/2020).

Lebih jauh dia katakan,dibentuknya tim pengawas internal karena proyek mahal.”Dibiaya dana APBN. Jangan andalkan pengawas yang sudah ada.Tidak bisa kita andalkan Inspektorat Jenderal Kemenhub, KPK, dan Kejaksaan. Harus ada overseeing committee, dia yang akan melihat proses tendernya, karena nilainya sudah luar biasa, masa nilai sebesar itu tidak ada pengawasan,” ujarnya.

Perlu dikatahui dalam pengerjaan proyek saja ada pembagian berdasarkan besaran nilainya. Dengan besaran nilai tertentu cukup atas sepengetahuan Direktur Jenderal, sementara dengan nilai yang lebih tinggi harus sepengetahuan tingkat Menteri, dalam hal Patimban Menteri Perhubungan.

Dia mempertanyakan pengawasan proyek Pelabuhan Patimban yang saat ini tengah dilelangkan operatornya. Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus membuat pengawas independen agar mempertahankan kredibilitas proses pelelangan dan pengerjaan pelabuhan yang digadang menjadi terbesar di Indonesia itu.

“Kemenhub supaya ada kredibel harus membuat ini, saya usul anggotanya dari internal perhubungan dan masyarakat, sehingga dari awal sudah cegah potensi munculnya korupsi dan pelanggaran. Ini yang perlu dipikirkan perhubungan, kalau mereka ada konsultan, ini terlalu spesifik, pengawasan Patimban butuh yang lebih makro,” paparnya.

Oleh karena itu,kata Siswanto Rusdi,segera bentuk. Daripada tidak.”Ini berkaca kasus Terminal Kalibaru dahulu dengan nilai Rp11 triliun, RJ Lino [Dirut Pelindo II pada 2009–2015] berinisiatif sendiri membuat pengawas independen, proses good clean governance ada di kalibaru, ini di Patimban belum muncul,” katanya.

Dia menekankan pentingnya mendorong agar Kemenhub lebih transparan terhadap aktivitas tender operator pelabuhan di Subang, Jawa Barat tersebut. Pasalnya, seperti kejar tayang, Kemenhub membuka prakualifikasi lelang operator pada 30 September 2020, sementara rilis awal pelabuhan tersebut ditargetkan November 2020.(Delly M)