Fri. Jan 15th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2021

Rakyatmerdekanews.com – Jakarta – Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) melaksanakan Pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL untuk Tahun 2021. Pembahasan Konsep Juknis PTSL 2021 ini dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen SPPR Lantai 2, Jakarta, Selasa (24/11/2020) yang dipimpin oleh Plh. Dirjen SPPR, Tri Wibisono.

Penajaman terhadap Juknis PTSL 2021 ada pada bagian Strategi Penetapan Lokasi, Peningkatan Kualitas Data, Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku dan Survey Tanahku, Pemberian Nomor Induk Sementara (NIS), dan Mekanisme Desa Lengkap. Nantinya, penyusunan prioritas dan prosedur penetapan lokasi pada juknis tahun 2021 akan lebih dirinci.

Penetapan lokasi tahun 2021 nanti akan diprioritaskan pada desa/kelurahan yang mempunyai potensi K1 dari Produk K3 Tahun 2017 dan 2018, dan K3.1-K3.3 tahun 2019 dan 2020. “Dalam penetapan lokasi dapat menerapkan skema _moving target location_ , yaitu penyelesaian satu lokasi dahulu baru berpindah ke lokasi lain,” ungkap Yuli Mardiono, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik.

“Pada tahun ini, Aplikasi Survey Tanahku sudah digunakan namun belum optimal. Diharapkan tahun 2021 penggunaannya dapat lebih dioptimalkan karena penggunaan Survey Tanahku dapat memperbaiki kualitas data PTSL sebagaimana arahan Bapak Menteri,” demikian ditegaskan oleh Tri Wibisono.

“Aplikasi Survey Tanahku dapat dijalankan dalam kondisi _online_ dan _offline_, sehingga kegiatan pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam kondisi apapun. Setelah data terkumpul, baru disinkronisasi ke server KKP setelah mendapat jaringan internet yang stabil. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar pengumpulan data menjadi baik dan jelas, setelah data disinkronkan ke _server_ akan menjadi _big data_ baru yang potensial, serta server akan terus dikembangkan agar tahun 2021 siap digunakan secara nasional,” tambah Y.C. Fajar Nugroho Adi, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, menambahkan bahwa Pimpinan Kementerian ATR/BPN dan BAPPENAS perlu mendalami lagi kesesuaian antara _roadmap_ PTSL dengan kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. “K4 yang menjadi bagian dari pelaksanaan PTSL juga harus diperhatikan target, klaim realisasi, dan keadaan di lapangan. Kemudian terkait pengawasan dan pelaksanaan mutu pihak ketiga, perlu diperhatikan timeline waktunya. Output dan eviden harus ada dan serasi, dari segi kinerja dan akuntabilitas harus baik,” ujarnya.

Rapat penyusunan Juknis yang dihadiri oleh undangan secara tatap muka maupun daring ini sudah masuk pada tahapan pembahasan lintas Direktorat Jenderal. Versi final Juknis PTSL 2021 diharapkan dapat selesai dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada akhir November 2020 untuk dapat disosialisasikan mulai bulan Desember 2020.

Perlu diketahui, berdasarkan Juknis PTSL 2020, terdapat beberapa kluster output PTSL. Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kluster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.

Kluster 3 (K3) terbagi menjadi : Kluster 3.1, adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh; Kluster 3.2, bidang tanah tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi, atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan. Kluster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan, subjek tidak diketahui atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Sedangkan Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan.(Ari3f/Humas ATR/BPN)