Fri. Jan 15th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Ini Tanggapan Kuasa Hukum Keluarga Mayasari Bakti H.Azies Rismaya Mahpud

Rakyatmerdekanews.com,  Tasikmalaya – Kuasa Hukum keluarga Mayasari Bakti Dwityo Pujotomo mengatakan bahwa, saudara Sailing Victor menyampaikan yang menyesatkan, kemudian berpendapat tanpa menggunakan dalil hukum, semata-mata menggunakan kesempatan, karena H.Azies Rismaya Mahpud sedang mencalonkan diri untuk menjadi calon Kepala Daerah, sehingga berpikiran picik bahwa dengan memberikan informasi yang salah demi menjatuhkan popularitas H.Azies Rismaya Mahpud ( ARM ) dengan harapan akan dapat memeras H.Azies Rismaya Mahpud jelasnya, ketika konferensi pers di salah satu hotel di kota Tasikmalaya, Jumat (04/12/20).

Perlu diketahui bahwa kuasa hukum Dwityo Pujotomo sudah menjelaskan kepada perwakilan/kuasa hukum mantan karyawan PT Trans Batavia tersebut posisi hukum H.Azies Rismaya Mahpud , namun sebagai mana kami sampaikan pikiran terbatas menutupi akal sehat untuk dapat mencerna dan menggunakan informasi dengan benar.

Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu secara singkat sejarah PT Trans Batavia yang pada saat itu H.Azies Rismaya Mahpud duduk sebagai Direktur Utama. PT Trans Batavia dibentuk berdasarkan intruksi Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutiyoso yang sedang berupaya mengatasi kemacetan Jakarta dengan membentuk pola transportasi baru yang disebut Busway. Metode ini mengadopsi keberhasilan Bogota, Kolombia, dalam mengatasi kemacetan kota.” Ujar Dwityo Pujotomo

Lanjut Dwityo Pujotomo, pada saat itu satu jalur Busway yang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Busway jalur pertama (Blok M – Kota) yang pengadaan Bus-nya dilaksanakan sendiri oleh Pemda DKI. Karena dinilai berhasil, Pemda DKI bermaksud mengembangkan pola transportasi Busway kepada jalur-jalur lain yang sudah direncanakan. Namun kali ini Pemda DKI melibatkan swasta untuk mengisi Bus-bus dalam jalur kedua. Swasta yang dilibatkan adalah pengusaha transportasi yang dianggap terdampak dengan dioperasikannya jalur kedua Busway yaitu Mayasari Bakti, PPD, Steady Safe, dan Metro Mini.” Tandas Dwityo Pujotomo

Lanjut Dwityo Pujotomo, Pemda DKI sendiri yang merumuskan berapa persen dampak yang dirasakan pengusaha transportasi dalam jalur tersebut, kemudian persentase tersebut menjadi porsi pengusaha Bus dalam Konsorsium pengelolaan jalur Busway kedua tersebut, sekali lagi kami tegaskan ini adalah prototipe pengadaan dan pengelolaan jalur busway oleh Pemda DKI dengan kompensasi pembayaran yang di hitung berdasarkan rupiah per kilometer. Karena teknis pelaksanaan izin trayek, perpajakan, dan lain sebagainya, maka diinstruksikan bahwa Konsorsium tersebut harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sesuai dengan porsi kepemilikan yang telah ditentukan berdasarkan rumusan Pemda DKI tersebut, maka lahirlah PT. Trans Batavia yang dimaksud tujuannya semata-mata untuk menjalankan konsesi pengadaan dan pengelolaan Busway jalur kedua sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah daerah.”Ungkap Dwityo Pujotomo

Dwityo Pujotomo menambahkan Sebelumnya Pemda DKI tidak merencanakan bagaimana kelangsungan hidup PT.Trans Batavia tersebut, apakah hanya satu periode atau berkelanjutan, atau akan dilakukan lelang, tidak pernah disebutkan dalam awal pembentukan. Namun komitmen Pemda DKI yang menganggap pengusaha transportasi ada mitra kerja memberikan kesan bahwa kebijakan tersebut akan berkelanjutan. Ketika Pemda DKI berganti Kepala Daerah dan merubah kebijakan denga tidak memperpanjang konsesi PT.Trans Batavia sebagai pengelola sebagai pengelola Busway jalur dua. Oleh karena itu PT.Trans Batavia masuk dalam tahapan “pengungsian usaha” karena satu-satunya PT Trans Batavia adalah pengadaan dan pengelolaan Busway jalur dua. Pada prinsipnya semua pihak yang terlibat sebagai anggota konsorsium/pemegang saham menganggap bahwa keterlibatan dalam Konsorsium PT Trans Batavia “tidak menguntungkan” sehingga keputusan menghentikan menghentikan usaha dan dampak lanjutan atas keputusan tersebut memberikan konsekuensi yang sangat berat bagi anggota konsorsium PT Trans Batavia, namun demikian Mayasari Bakti sebagai salah satu anggota konsorsium memutuskan untuk harus bertanggung jawab kepada kewajiban PT Trans Batavia sesuai dengan proporsi kepemilikannya sebagaimana diatur dalam kepemilikan saham yang merupakan hasil perhitungan Pemda DKI saat penentuan nya.

Mayasari Bakti telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sebagai salah satu anggota konsorsium, kami tidak bisa berbicara mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban anggota konsorsium lainnya karena kami tidak mengetahui kelanjutanya karena setelah Mayasari Bakti membayarkan seluruh kewajibannya, Mayasari Bakti dianggap telah keluar dari konsorsium dan wakil-wakilnya yang ditempatkan dalam Konsorsium juga mengikuti untuk mengundurkan diri salah satunya H.Azies Rismaya Mahpud

Nampak jelas bahwa upaya yang dilakukan pihak-pihak ini adalah berusaha menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi pencalonan H Azies Rismaya Mahpud dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, ini sudah menunjukkan itikad yang tidak baik, selain konsekuensi hukum, ini menunjukkan upaya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yang tentunya tidak akan menjadi mitra yang baik bagi siapapun.”Dwityo Pujotomo

Sementara itu, Tim Pemenangan Pasangan Azies Rismaya Mahpud dan Haris Sanjaya, Ustadz Iri menambahkan, sejak awal Azis terus dihantam dengan beragam isu, mulai dari isu sara, perusakan baligho, dan yang lainnya, selama ini, kami biarkan. Namun untuk persoalan ini, karena yang bersangkutan merupakan orang paham hukum, mungkin langkah yang diambil pun berbeda dengan menyikapi kasus atau isu yang selama ini berkembang.” Tandas Ustadz Iri.

Lanjut Ustadz Iri, sebagai orang yang paham hukum seharusnya yang bersangkutan tidak berbicara ke publik yang bukan ranahnya. “Kan ada ruang Pengaduan jika memang ada sebuah putusan hukum kalau memang tidak dijalankan, pihaknya menduga, persoalan yang tengah dihadapi saat ini sarat dengan muatan politik. “Entah itu siapa dibelakangnya, karena ada kata-kata kalau Pak Azies tidak layak jadi Bupati, memimpin karyawan saja tidak bisa,” pungkas Ustadz Iri

D.SUHENDAR