Mon. Apr 12th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Cuaca Ekstrim Melanda Indonesia, Kemenhub Keluarkan Maklumat Pelayaran

Rakyatmerdekanews.com, Jakarta – Saat ini cuaca ekstrim tengah melanda Indonesia, kondisi ini membuat Kementrian Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,terbitkan maklumat pelayaran yang tertuju kepada seluruh kepala kantor unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia. Berdasarkan keterangan tertulis yang diketahui Rakyatmerdekanews.com,Sabtu (30/1),bahwa hasil analisa BMKG pada tanggal 25 Januari 2021 KMA diperkirakan pada tanggal 26 Januari sampai 1 Februari 2021, cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi,begitu dikatakan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad.
Adapun maklumat yang tertuju kepada kepala kantor kesyahbandaran utama, kepala kantor KSOP, kepala kantor UPP, kepala kantor KSOP Khusus Batam, kepala pangkalan PLP, hingga kepala distrik navigasi di seluruh Indonesia.
Dan itu,seluruh Syahbandar diminta melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca melalui situs resmi BMKG. Informasi itu kemudian disebarluaskan kepada pengguna jasa, termasuk publikasi di terminal atau tempat embarkasi-debarkasi penumpang.

Syahbandar juga diharuskan menunda Syahbandar surat persetujuan berlayar (SPB) sampai kondisi cuaca benar-benar aman untuk berlayar.

“Kegiatan bongkar-muat barang diawasi untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan lancar, muatan di-lashing, kapal tidak overdraft, serta stabilitas kapal tetap baik. Apabila terjadi tumpahan minyak di laut, segera lakukan koordinasi dengan pangkalan penjagaan laut dan pantai (PLP) terdekat untuk membantu penanggulangan tumpahan minyak,”ujar Ahmad.

Untuk operator kapal, khususnya nakhoda, pemantauan kondisi cuaca diminta di-update sekurangnya 6 jam sebelum kapal berlayar. Selanjutnya hal itu dilaporkan kepada syahbandar pada saat mengajukan SPB.

Nakhoda juga wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap 6 jam selama pelayaran di laut. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada stasiun radio pantai terdekat serta dicatatkan ke dalam log book pelayaran.

“Bagi kapal yang berlayar lebih dari 4 (empat) jam, nakhoda diwajibkan melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan SPB kepada syahbandar,”lanjut Ahmad.

Ahmad meminta,saat berlayar mendapat cuaca buruk, kapal segera berlindung di perairan yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap siap digerakkan. Setiap kapal yang berlindung wajib segera melaporkan kepada syahbandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca, dan kondisi kapal serta hal-hal penting lainnya serta melakukan pemantauan/pengecekan terhadap kondisi kapal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menyebabkan terjadi tumpahan minyak di laut.

“Jika terjadi kecelakaan, kapal harus segera berkoordinasi dengan syahbandar setempat dan melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan akibat lain yang ditimbulkan, termasuk penandaan dan kegiatan salvage,” jelas Ahmad.

Kata Ahmad,bagi seluruh Kepala Pangkalan PLP dan kepala distrik navigasi agar kapal-kapal negara (kapal patroli dan kapal perambuan) tetap bersiaga. Selain itu, kapal-kapal tersebut diminta segera memberikan pertolongan kepada kapal yang berada dalam keadaan bahaya atau mengalami kecelakaan.

Hal yang sama juga diminta kepada kepala SROP nakhoda kapal negara. Mereka diminta untuk melakukan pemantauan dan penyebarluasan kondisi cuaca dan berita marabahaya.

“Apabila terjadi kecelakaan kapal, kepala SROP dan nakhoda kapal negara harus berkoordinasi dengan pangkalan PLP, “ujarnya. (Delly M)