Mon. Apr 12th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

IPC dan DJP Rumuskan Arti Sebuah Perpajakan

Rakyatmerdekanews.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II/IPC,membuka diri kepada publik sebagai perusahaan perseroan dan BUMN jasa pelabuhan dibidang jasa kepelabuhanan. Oleh karena itu,Indonesia Port Corporation (IPC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),melakukan kesepakatan nota kerjasama tentang integrasi data perpajakan,pada awal tahun 2021. Merumuskan arti sebuah perpajakan IPC dan DJP,makna data yang diperoleh Rakyatmerdekanews.com,Selasa (15/2/2021),termaktub pernyataan Direktur Utama IPC,Arif

Suhartono mengatakan, langkah integrasi data tiga BUMN pengelola pelabuhan ini mengikuti jejak PT Pelabuhan III yang terlebih dulu melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP.”Ini adalah manfaat bagi korporasi dalam bidang perpajakan yang selama ini ada hal yang kurang lancar, katanya.

Dia menambahkan, bahwa hal ini suatu strategis, karena bagaimanapun juga pelabuhan pengelola titik penting lalulintas barang di Indonesia. Diantaranya, Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Disamping itu,kepelabuhanan tiap tahun menangani transaksi dengan jumlah dan kompleksitas yang tinggi. Total,ada ratusan ribu hingga sejuta lebih transaksi per tahun. Tak pelak,banyak transaksi itu befpotensi menimbulkan dispute. Jadi kerjasama IPC dan DJP memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

“Salah satu keuntungannya adalah menciptakan efisiensi yang akan memudahkan proses administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi IPC,”ujarnya.

Diketahui, laporan keunganan tahun 2019, setoran pajak IPC kepada negara mencapai RP 1,17 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 8 M dibandingkan setoran pajak tahun 2018. Sementara itu,deviden yg disetor ke negara mencapai Rp832,7 M,atau naik Rp 17,8 M dibandingkan setoran deviden tahun 2018. Sedangkan integrasi data perpajakan melalui sarana teknologi informasi ini sejalan dgn digitalisasi opersional IPC yang juga mencakup bagian keuangan yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

“Selain efisiensi,integrasi data perpajakan bebasis digital akan menciptakan transparansi dan akurasi data perpajakan. Hal ini sangat penting IPC menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate) dan akan terus kami lakula di semua lini operasional,”ujar Arif.

Sedangkan keuntungan lain yg didapatkan IPC sebagai WP adalah transparansi perpajalan akan menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance)dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari. Sengketa pajak kerap kali merupakan proses panjang dan mahal yang dapat menyita sumber daya perusahaan pada aktivitas produktif.

Arif merumuskan, kerjasama integrasi data perpajakan tiga BUMN pengelola pelabuhan tersebut akan terbagi dalam tiga tahap. Pertama,DJP bersama dgn Pelindo 1-4 akan melakukan integrasi data berupa host-to-host e-faktur PPN dan host-to-host e-SPT masa PPN. Integrasi data perpajakan kemudian akan berlanjut pada tahap kedua yaitu host-to-host e-bupot unifikasi. Pada tahap ketiga,integrasi data perpajakan akan menyangkut berbagai aspek proses bisnis perusahaan seperti konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP),e-billing,e-filing,general ledger tax mapping,compliance arrangements dan integrasi data proforma semua jenis SPT. (Delly M)