Tue. Jan 18th, 2022

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

OKP Bansel Gelar Aksi, Pemkab Lebak Dinilai Gagal Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

RMNews, Lebak — Belasan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) di Lebak Selatan (Bansel) menggelar aksi dengan membentangkan spanduk sepanjang 10 meter bertuliskan ‘Gagalnya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam implementasikan nilai-nilai Pancasila’, aksi bertempat di Alun-alun Malingping, Selasa (01/06).

Disebutkan, sedikitnya 15 OKP yang terlibat aksi tersebut, antara lain; IPNU, KAMMI, Himakom Unma, HIMIP Unma, IMC, HMI, Fraksi Rakyat, Gemari, Gemasa, HIMMA, Katar Malingping, KORIB, GMPC, Himakom, Kumabi dan Matadewa. Aksi ini berlangsung selama 2,5 jam, diakhiri pernyataan sikap bersama FKK OKP Bansel dalam refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni,

Salah satu tuntutan aksi diantaranya, menuntut Pemerintah Pusat sampai ke Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar bertindak adil dalam setiap menentukan kebijakan, sesuai dengan kebutuhan rakyat yang berazaskan nilai-nilai pancasila. Di mana selama peran pemerintah dirasa masih jauh dari ekspetasi rakyat khususnya di Bansel.

“Minimnya partisipasi angkatan kerja serta masih kurangnya hubungan kesejahteraan dan perlindungan kerja menjadi tolok ukur tingkat pengangguran khususnya di Lebak selatan masih tinggi,” ujar Korlap Aksi Juliana Batubara. Selain itu, Juliana mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur masih terkesan tersentralisasi hanya bagian utara. Kemudian, ungkapnya pula, pada bidang kesehatan masih belum optimal pelayanan serta pengembangan layanan kesehatan, atau rumah sakit daerah khususnya di Bansel, karena akses rujukan berada di pusat ibu kota.

“Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak angka putus sekolah masih tinggi, masih minimnya sarana prasarana pendidikan khususnya di lebak selatan, serta Masih minimnya kesejahteraan Pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih jauh dari kelayakan,” katanya.

Dijelaskan Juliana, dalam pengadministrasian, kependudukan belum terlayani dengan baik, dikarenakan akses pelayanan kependudukan cukup jauh berada di pusat ibu kota kabupaten. Selain itu, belum efektifnya pengendalian serta pengawasan perizinan bidang pertambangan, yang mengakibatkan banyaknya para penambang ilegal dalam mengekploitasi sumber daya alam di Baksel. “Angka kemiskinan di Lebak selatan masih tinggi,” katanya. Peserta aksi lainnya, Vica Milenia Putri mengatakan, anggota legislatif khususnya di Kabupaten Lebak, dalam merumuskan kebijakan seperti kurang pro rakyat, khususnya dalam memperjuangkan hak rakyat, sesuai nilai azas Pancasila.

“Nilai-nilai pancasila pada kebijakan politik legislatif Lebak, kami nilai justru kontra produktif dengan harapan masyarakat,” ungkap Vica.

Hal ini, kata dia, dibuktikan belum maksimalnya fungsi legislatif dalam membuat regulasi yang bisa meningkatkan PAD Lebak dari sektor lain yang tak kontra dengan lingkungan, bukan malah menggenjot PAD-nya yang justru mengundang dampak lingkungan.Contohnya saat penetapan Raperda RTRW kemarin, legislatif Lebak seperti kurang berpihak pada rakyat, harusnya legislatif selalu tampil membela aspirasi rakyat, bukan malah tunduk pada permintaan pemerintah daerah dan investor. Betul memang daerah butuh PAD, tapi pertimbangkan dulu dampak-dampaknya, supaya kelestarian lingkungan ke depan tetap terjaga dan masyarakat merasa nyaman,” paparnya. (Iyang Dian)