Mon. Sep 20th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kementerian ATR/BPN dan LHK Percepat Implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selenggarakan pertemuan sebagai tindak lanjut dari pembahasan beberapa regulasi dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Acara yang berlangsung di Westin Hotel Jakarta pada Jumat (04/06/2021) ini membahas sinergitas PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi dari masalah serta bagaimana perhatian penuh pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Sofyan A. Djalil tak menampik jika saat ini seluruh pihak tengah melakukan reformasi bukan dalam ruang hampa, yang berarti bahwa tak hanya menyelesaikan permasalahan yang sudah ada, namun juga berprogres mengikuti tantangan di segala lini.

Bicara soal regulasi dan birokrasi, seringkali banyak usulan dan solusi yang bertabrakan dengan aturan yang ada. Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa tujuan dari UUCK adalah menghilangkan aturan-aturan yang mengekang tersebut. Menurutnya, jika ada kebutuhan serta kepentingan yang berdampak besar pada masyarakat, sementara pengaturannya belum jelas dan belum lengkap maka pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi. “Prinsipnya berdasarkan _business judgement rule_ yakni kita harus putuskan mana solusi yang membawa manfaat besar kepada masyarakat. Diskresi tak apa jika Undang-Undang yang ada tak bisa mengatasi masalah,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar. Ia berkata bahwa esensi dari UUCK adalah kemudahan birokrasi dan mempercepat perizinan. Menteri LHK juga mengimbau jika ada persoalan teknis yang dialami oleh tim ATR/BPN-LHK, agar kembali pada maksud awal dari UUCK yakni membawa kemudahan berusaha, kemudahan investasi dan kemudahan pembangunan dalam hal ini adalah Program Strategis Nasional. “Mari kita menjadi tim yang _well equipped_, kita mengerti secara teknis, kita perkuat koordinasi kita. Semoga ada penyelesaian yang baik dari koordinasi ini,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, memaparkan bahwa ada 7 isu strategis yang akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian LHK yakni persoalan tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengadaan tanah, pengukuran dan pemetaan, hak atas tanah, Reforma Agraria dan sengketa konflik pertanahan. “Nantinya pembahasan akan berdasarkan dari satu per satu topik serta lokus yang diangkat agar permasalahan program semakin terlihat jelas,” tambah Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau berkata bahwa sudah selayaknya semua pihak mencari prosedur tetap (protap) bersama untuk menjadi acuan penyelesaian permasalahan. Dalam forum diskusi bilateral tersebut, Andi Tenrisau juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi seperti berapa target redistribusi tanah dari TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria-red) yang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red) khususnya dari pelepasan kawasan hutan. “Harapannya dengan menyampaikan ini dalam forum ini, dapat kita temukan dan sampaikan solusi bersama,” ujarnya.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menyampaikan beberapa hal terkait PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ia menyebut bahwa pada PP tersebut terdapat ketentuan terkait proses integrasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau delineasi kawasan hutan yang berbeda. Menurutnya, proses integrasi delineasi kawasan hutan itu perlu dilakukan pada pembahasan lintas sektor pada setiap rancangan susunan tata ruang. “Pembahasan delineasi batas daerah lintas sektor ini disepakati dalam waktu 10 hari,” tutur Abdul Kamarzuki. (AR/YS/WN)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional