Mon. Sep 20th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

EKONOMI DI TEPI JURANG

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Kalau anda ke balai lelang banyak property dilelang. Dari rumah mewah sampai ruko bank dan lain lain. Semua dilelang dengan harga lelang. Banyak perusahaan terpaksa terima tawaran dari shadow banking atau rentenir demi menjaga cash flow karena bank tidak ekspansi kredit. Jadi apa penyebabnya?

Umumnya orang kaya itu gaya hidupnya mahal. Kalaupun mereka punya asset, itu bukan jadi pasif income malah jadi side cost. Rumah mewah butuh banyak pembantu dan biaya perawatan yang besar. Kendaraan mewah, private jet, bahkan selir semua costly. Nah disaat cash flow tersendat, yang tadinya tidak terasa kini jadi terasa benar. Dan biaya itu semua tidak bisa ditunda selain dijual.

Sementara perusahaan yang khusus bergerak dibidang property dan Mining, consumer goods tingkat leverage sangat tinggi. Jadi kalau selama ini keliatan hebat itu karana hutang. Ketika pemasukan terganggu maka cepat sekali mengeringkan cash flow. Nah upaya antisipasi lewat shadow banking mengatasi cash flow justru berdampak badai sitokin. Menggerogoti sistem penjualan, stok dan likuiditas jangka panjang. Telat recovery bisa mati. Solusi hanya dua, yaitu pailit atau jual secara hostile. Makanya banyak perusahaan bagus dijual murah demi selamat dari kejaran hutang.

Sementara pemerintah juga punya masalah serius. Akibat kebutuhan dana untuk covid, pemerintah memperbesar pos pembiayaan anggaran lewat penerbitan SBN. Dampaknya menyedot dana pensiun ke SBN. Padahal tadinya dana pensiun itu sumber likuiditas bank. Akibat ke sedot ke SBN ya likuiditas bank mengering. Sehingga sulit bagi bank menjaga kredit nasabah. Kalau bank tidak bisa sebagai the last Lending resource maka kredit yang diberikan akan cepat mengarah kepada NPL. Kalau NPL membesar akan bisa berdampak sistemik. Jatuhlah sistem keuangan nasional.

Indikasi terebut diatas sudah dibaca oleh pemain pasar uang. Makanya premium cds naik 3 bps pada bulan Juni. Artinya resiko investasi kita semakin tinggi. Arus modal masuk ke pasar uang juga turun bila dibandingkan tahun 2020. Bulan Maret 2021 justru terjadi capital Outflow Rp 3,31 triliun. Sementara gairah pasar domestik yang diharapan dari ekspansi APBN, justru serapan APBD masih sangat rendah pada semester pertama. Jadi memang kemana wajah dihadapkan, yang nampak hanya masalah.

Jadi apa solusinya ?

Saat sekarang ini ada masalah yang tidak pernah tuntas. Yaitu masalah BLBI yang seharusnya selesai di era SBY tetapi digantung sampai kini. Bahkan kini masalah BLBI Itu sudah jadi sumber uang bagi elite partai. Konglomerat itu jadi ATM yang tak pernah habis. Pada waktu bersamaan Megawati dan PDIP selalu dirugikan secara politik dalam setiap issue BLBI. Seakan PDIP terus tersandera. Ada tiga hal yang berkaitan dengan BLBI ini harus dituntaskan oleh Jokowi.

Pertama. Harus diakui mereka yang tersangkut BLBI itu kini menguasai lebih separuh perekonomian nasional. Memang mereka tidak tampil kepermukaan namun lewat proxy -nya mereka tetap mengontrol group perusahaan. Menyandera mereka dengan kasus BLBI sama saja mempersulit dunia usaha. Padahal kita sedang berusaha memacu investasi dalam negeri. Untuk apa ada UU Cipta kerja kalau investor tidak ada. Mengharapkan asing masuk yang belum pasti sementara yang ada di dalam negeri malah dipasung. Kan engga elok berpikirnya. Suka tidak suka itu sudah masa lalu. Mari focus melihat masa depan. Tentu dengan aturan yang ketat dan transparan.

Kedua. Masalah kewajiban obligor BLBI itu sudah bisa dikatakan selesai secara hukum karena sudah kadaluarsa. Sudah ada jurisprudensi SP3 KPK untuk kasus Sjamsul Nusalim. Jadi seharusnya ada keputusan SP3 dari KPK atau TIPIKOR untuk semua obligor. Sehingga memberikan kepastian hukum yang sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya pengusaha. Jadi mereka tidak lagi jadi ATM untuk amunisi partai. Mereka bisa tampil kepermukaan tanpa perlu proxy lagi. Ongkos proxy jadi tidak ada dan pajak mereka juga bisa real masuk ke kas negara.

Ketiga. Yang jadi masalah, kalau kasus mereka tidak tuntas maka sulit bagi mereka menarik dana dari luar negeri untuk melakukan ekspansi di dalam negeri. Karena kawatir pajak dan UU keterbukaan informasi. Sementara sekarang likuiditas perbankan sedang kering karena terserapnya uang DAPEN ke SBN. Kalau likuiditas mengering akibat dana institusi tersedot ke SBN, maka dunia usaha limbung. Gelombang NPL akan membuat bank oleng dan ini bisa berdampak sistemtik. Lebih buruk dari 1998.

Jadi apa solusinya? Pertama, BI harus tidak terpengaruh menaikan suku bunga. Karena suku bunga acuan BI sudah relatif tinggi. Walau ancaman taper tantrum akibat inflasi AS mulai naik, mengindikasikan kepada kebjakan kenaikan suku bunga the Fed. Kedua, segera tuntaskan reformasi pajak atau RUU pajak termasuk Tex amnesty jilid 2, agar investor private domestik bisa menggantikan investor institusi ( dari luar negeri) untuk terjadinya capital inflow. Ketiga, segera rampungkan semua PP terkait UU cipta kerja.

Kalau terlambat maka tahun berikutnya situasi memburuk dan bukan tidak mungkin drama 2004 akan terjadi pada tahun 2024 yaitu munculnya presiden yang tak disangka sangka. Ya new SBY akan tampil berkat dukungan pemodal. Moga PDIP dan Jokowi berhati hati. Cepat bertindak agar drama buruk seperti tahun 2004 tidak terjadi.

Penulis : Seorang Pengusaha nasional Indonesia, Pemerhati kebijakan Pemerintah Indonesia dan Blogger Erizeli Bandaro sejak 2005