Mon. Sep 20th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Dugaan Kasus Penggelapan PBB di Desa Parungsari Berlangsung Secara Estafet 

RMNews, Lebak –Disinyalir terjadi kasus penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah berlangsung secara estafet sejak tahun 2018. Peristiwa ini terjadi di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Terhitung hingga Agustus 2021 ini, desa tersebut ternyata belum melunasi PBB.

Menurut sumber yang mewanti wanti namanya disebutkan di media, bahwa pada tahun 2020 saja Desa Parungsari tidak melunasi PBB, untuk melunasinya, perangkat desa (Prades) sempat dimintai iuran sebesar Rp 500 ribu, namun iuran itu dikembalikan karena para staf desa merasa keberatan.
“Itu pernah terjadi dulu pegawai desa dipintai iuran untuk memenuhi membayar PBB, tapi katanya dikembalikan. Saya tidak tahu uang yang ditagih dari masyarakat kemana hilangnya, yang tidak ada setoran ke Bapeda,” kata sumber kepada awak media Kamis (29/7/21).
Lanjut sumber tersebut, dirinya menerangkan bahwa PBB Tahun 2020 Desa Parungsari juga belum lunas, dan tunggakan itu sampai Juli 2021 kemarin masih nunggak sebesar Rp 21.754.000 dari total yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 50.736.730.
“Itu minimal pada Bulan September 2020 harus segera dilunasi, sebab akan ditambah oleh kewajiban pada Tahun 2021. Dan dari bulan Januari sampai saat ini Desa Parungsari tidak ada upaya untuk melunasi hutang Tahun 2020,” terangnya.

Lanjut dia, tunggakan PBB yang belum dilunasi itu SPPTnya akan diblokir oleh Bapeda, karena dianggap masyarakat tidak taat pajak. Padahal ungkap sumber, masyarakat mengaku sudah membayar pajak.
“Kalau pajak tidak dibayar maka akan di blok, jadi saya meminta bagi yang tidak ada SPPT maka harus dipertanggungjawabkan oleh desa, karena pada saat itu ada tim kolektor pajak desa yang bertugas menagih kepada masyarakat. Kemana itu uangnya, SPPT tidak ada uang tagihan dari masyarakat juga tidak ada,” ungkapnya.
Sementara, saat dikonfirmasi awak media Kolektor pajak Desa Parungsari, Sana mengatakan, dirinya tidak memiliki data masyarakat yang sudah membayar pajak.

Salahnya saya tidak memiliki data masyarakat yang sudah membayar atau belum, jumlah yang tercatat Rp 21 juta lebih itu saya tidak tahu, apakah itu masyarakat sudah bayar atau belum,” ujar Sana.
Kata sana, pihaknya juga mengaku keliru karena ada sekitar Rp 20 juta lebih tunggakan PBB yang belum dibayar ke Bapeda dan SPPTnya pun tidak ada di desa.
“Kekeliruan kami yang sisa tunggakan Rp 30 juta lebih, sementara itu ada sisa SPPT 511, itu kan kurang dari target Rp 30 juta. Nah ada selisih yang uang tidak ada SPPT tidak ada sebesar Rp 20 juta lebih, mau siapa yang tanggungjawab, sebab awalnya saya juga tidak memiliki data,” paparnya. (Dian)