Wed. Oct 20th, 2021

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Tiga Tantangan Besar Pancasila Saat Ini, Terorisme, Radikalisme dan Kapitalisme

Oleh : Suryadi

Hari ini tepat di tanggal 12 Oktober 19 tahun lalu Indonesia berduka karena Bom Bali meledak akibat ulah teroris. Mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia. Pengeboman Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Teroris adalah aksi nyata dari gerakan golongan radikalisme yang menyatakan dirinya bersebrangan dengan idiologi Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Artinya gerakan teroris dan radikalisme merupakan satu kesatuan dari gerakan yang menentang Pancasila.

Saya tergelitik di saat bangsa kita memperingati hari kesaktian Pancasila ada salah satu anggota DPR RI yang dengan terang benderang menyerukan agar Densus 88 Polri di bubarkan. Sebagaimana di sampaikan melalui akun twiter @fadlizon.

“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon beberapa waktu lalu.

Bagaimana cara berpikirnya ketika dirinya mendapatkan gaji melalui anggaran negara di DPR RI, mengusulkan pembubaran Densus 88 yang selama ini sudah mampu menjaga Indonesia dari tindakan anarkis para teroris. Densus 88 yang selama ini telah berhasil membongkar jaringan serta menangkap para teroris dan menggagalkan rencana aksi teror di Indonesia.

Bulan Oktober selalu diperingati sebagai Bulan Kesaktian Pancasila yang tepatnya jatuh pada tanggal 1 Oktober. Ada 3 isue besar yang masih menjadi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja isu tersebut yaitu Radikalisme, Terorisme dan Kapitalisme.

RADIKALISME
Radikalisme merupakan isue yang paling menyeruak dan sangat berbahaya apabila terus di biarkan, dimana saat ini tekanan begitu kencang dari kelompok ormas yang menyebarkan paham Kilafah di Indonesia yaitu HTI. Walaupun secara kelembagaan ormas tersebut telah di larang dengan keluarnya Perppu Nomor: 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam melarang semua aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Dengan begitu, segala aktivitas FPI di Tanah Air menjadi terlarang. sejak tanggal 21 Juni 2019, sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan dan bertentangan dengan hukum. Hal itu dikatakan dalam jumpa pers Menko Polhukam Mahfud MD dan pihak terkait, Rabu (30/12/2020).

Artinya FPI yang secara kelembagaan Ormas sudah di bubarkan dan di larang akibat AD ART kelembagaan yang tidak berdasarkan Pancasila.

Namun secara kasat mata ajaranya masih disebar dengan terang-terangan dilakukan oleh para aktifis perorangan yang sebelumnya pengikut kedua ormas tersebut secara masif dan tersistem, sudah barang tentu HTI ingin membentuk Negara Kilafah yang menginginkan Negara berlandaskan Islam sebagai ideologinya.

Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila secara keseluruhan, tidak hanya sebatas sebagian sila atau butir butirnya saja, termasuk semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, bahkan bentuk negara demokrasi pun tidak sejalan dengan paham mereka. Tentu paham tersebut sangat berbahaya bagi kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa dengan berbagai agama, suku dan budaya serta adat istiadatnya.

TERORISME
Point kedua yaitu Terorisme dimana mereka menteror masyarakat bahkan sampai melakukan pembunuhan secara masal dengan gerakannya bom bunuh diri. Gerakan yang nyata-nyata menyebarkan paham Jihad bahwa agama diluar Islam sebagai musuh besar kelompok mereka. Islam yang mereka pahami tidak sepenuhnya sebagai ajaran Islam yang ramatan lil al amin yaitu, rahmat bagi semesta alam.

Mereka melalui jaringanya terus menyebarkan ajaran melalui dunia maya. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan paham “Pancasila” terutama sila pertama di mana dalam butir butirnya kita wajib toleransi dan saling menghargai tehadap penganut agama lain. Kemudian melanggar sila kedua, bahwa mereka secara tidak langsung melakukan pembantaian dengan bom bunuh dirinya tanpa rasa kemanusian.

Namun, pihak yang berwajib melalui Kepolisian dengan Divisi Densus 88 terus melakukan pemantauan terhadap jaringanannya dan deteksi dini yang sangat baik, sehingga aksi mereka sering kali bisa di gagalkan dan di antisipasi, sehingga tidak jarang pelakunya tertangkap sebelum mereka melakukan penyerangan bom bunuh diri.

Yang anehnya ada anggota dewan yang menyerukan dan dengan terbuka menginginkan satuan Densus 88 Polri di bubarkan. Di saat Densus 88 yang selama ini gigih dan selalu berhasil membongkar jaringan Teroris, bahkan tidak jarang menangkap para teroris yang terbukti sudah merencanakan dan menyiapkan Tindakan teror, sehingga Densus 88 mampu mencegah terjadinya Korban atas tindakan ulah para teroris.

Kita sebagai masyarakat sangat kaget dan menyayangkan usulan dari salah satu anggota DPR RI yang notabene suaranya mewakili suara rakyat. Pertanyaannya adalah mewakili suara rakyat yang mana?, adakah rakyat yang menginginkan adanya teroris di negara tercinta ini. Bahkan ketika korban dari teroris merupakan masyarakat juga. Masyarakat tidak paham dengan logika berpikirnya anggota DPR RI tersebut.

Kemudian paham terorisme juga bertentangan dengan sila ke lima dimana paham mereka tidak memberikan keadilan terhadap umat lain selain Islam. Termasuk melanggar semboyan Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda beda tetap satu, berbeda dalam arti yg sangat luas. Berbeda tidak hanya beda agama, beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat hingga beda budaya.

KAPITALIS
Point ketiga yaitu Kapitalisme sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila dimana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adil dalam sisi ekonomi dengan paham tersebut tentu menjadikan tingginya kesenjangan sangat besar antara Pemilik Usaha besar yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil penduduk dengan masyarakat kebanyakan.

Hal ini, tentu tidak bisa dipungkiri akibat pemerintahan di jaman orba yang berkuasa selama 32 tahun yang memberikan karpet merah bagi para pengusaha besar dengan segala aturan dan fasilitas lainya. Tentu tidak mudah untuk melawan paham Kapitalisme ini mengingat sudah terjadinya kesenjangan dalam penguasaan ekonomi.

Sudah tentu apabila pemetintah benar-benar ingin memperkecil kesenjangan dan menerapkan sila ke lima dengan benar perlu adanya perubahan besar dalam tatanan maupun berbagai aturan kebijakan terkait masalah ekonomi.

Dari tiga tantangan besar tersebut tentu menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia secara utuh, tidak hanya tugas aparatur negara melalui lembaga negara sebagai wakil dari pemerintah untuk menjawab tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara.

Ada beberapa point yang barangkali bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan atas paham tersebut diatas. Mengenai paham Radikalisme tentu tidak bisa di tawar lagi perlu dilakukan penumpasan ormas tidak hanya sebatas kelembagaannya namun penumpasan terhadap penyebaran yang dilakukan oleh aktifis yang menyebarkan.

Mengingat pola doktrin yang mereka gunakan melalui braind washing atau cuci otak tentu untuk menghilangkan paham yang sudah melekat di dalam pikiranya harus dilakukan dengan pola yang sama yaitu rebraind washing atau pencucian otak kembali agar ideologi yang sudah melekat bisa di kosongkan dan diisi dengan materi tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, budaya bangsa, dan mateti Islam yang rahmatan Iil alamin.

Islam yg memberikan Rahmat bagi manusia dan alam semesta. Pola tersebut bagian dari REVOLUSI MENTAL yang sebenarnya karena mentalnya di bongkar total. Tidak sekedar di rombak atau RENOVASI MENTAL.

Adapun untuk masyarakat umum yang belum terpapar perlu juga di berikan materi training yang sama agar wawasan kebangsaan dan pemahaman Pancasila lebih mendalam sekaligus ideologi tentang Pancasila bisa diterapkan dalam keseharian.

Dalam program REVOLUSI MENTAL tersebut juga sekaligus pemberian materi open mindset atau merubah paradigma baru sehinga setelah di lakukan training para peserta akan memiliki kepribadian POLA PIKIR POSITIF dalam menyikapi semua persoalan sehari-hari.

Untuk tantangan paham Terorisme saat ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah baik yaitu dilakukan sangsi hukum tegas dari hukuman terberat hukuman mati hingga penjara dan tahanan sesuai keputusan pengadilan atas tingkat keterlibatanya dalam tindakan teroris yang mereka lakukan.

Namun bisa di pertimbangkan juga bagi narapindana teroris juga perlu di berikan braind wash atau REVOLUSI MENTAL sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku Radikalisme agar ketika sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan memahami dan mengamalkan Pancasila secara utuh tidak tergiur lagi paham lain.

Tantangan ketiga Kapitalisme tugas yang tidak mudah untuk di hadapi karena perputaran ekonomi kita sudah dikuasai oleh para pengusaha besar namun harus di lakukan oleh pemerintah dalam lima tahun di pemerintahan yang baru.

Sebagaimana kita ketahui di dalam UUD 1945 di sebutkan di Pasal 33 serta UU No.25 tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN kemudian apabila kita kembali ke budaya kita yang memiliki ciri khas Gotong Royong, sehingga konsep ekonomi yang sama yaitu KOPERASI sebagai soko gurunya ekonomi bangsa. Nah dalam menjawab tantangan ekonomi kapitalisme yang tidak cocok dengan sila kelima Pancasila maka yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di pemerintahan lima tahun ke depan pemerintah harus berani kebijakan ekonomi yg mengedepankan konsep Koperasi di semua kebijakanya. Ciptakan dan libatkan sebanyak banyaknya koperasi maupun unit koperasi yang sudah berjalan di semua bidang usaha maupun investasi usaha baru.

Koperasi yang betul betul sistemnya diterapkan bukam hanya sebagai label dan nama saja tentu koperasi yang harus megikuti menggunakan sistrm IT sebagaimana tuntutan era teknologi saat ini. Yaitu koperasi yang menganut asas dari anggota oleh anggota dan untuk anggota.

Perlu adanya keberanian pemerintah mengambil kebijakan dalam setiap perusahaan atau investor baru masuk yang bergerak di suatu wilayah hendaknya langsung membentuk Koperasi yang sahamnya di berikan kepada penduduk sekitarnya atau karyawan di perusahaan tersebut. Hal ini, bisa menjadi solusi adanya penolakan masyarakat atas kehadiran investor yang akan beroperasi di suatu daerah oleh masyarakat sekitarnya.

Begitu juga untuk perusahaan baik BUMN maupun swasta harus memiliki Koperasi dan sebagian berapa persen saham perusahaan di miliki Koperasi karyawan sehingga secara tidak langsung ekonomi karyawan akan membaik seiring berkembangnya perusahaan. Begitu pula ekonomi anggota Koperasi usaha independen akan membaik seiring berkembangnya Koperasi Usaha yang dibangun.

Kemudian, pemerintah harus mempermudah dalam pengurusan ijin, permodalan, fasilitas, akses pemanfaatan lahan menganggur yang dikuasai Pemerintah atau Pemda (redistribusi lahan) dan bimbingan managemen bagi Koperasi yang baru di bentuk.

Dengan kebijakan tersebut tentunya akan membantu memperkecil kesenjangan pengusaha dan karyawan sebagaimana masyarakat dan kesenjangan pengusaha besar dengan usaha yang di bangun oleh Koperasi yang tentunya anggotanya masyarakat. Sehingga kebijakan ini bagian dari usaha pemerintah di dalam pelaksanaan Sila ke Lima dari Pancasila.

Sebagaimana sambutanya Presiden Jokowi di acara syukuran sekaligus memberikan pidato bertajuk ‘Visi Indonesia’ yang digelar di Sentul Convention Center, Bogor pada Minggu 14 Juli salah satu point yang akan menjadi programnya di lima tahun ke depan beliau sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan peringatan keras agar ASN merubah MINDSET atau POLA PIKIR dan akan menindak ASN yang masih memiliki pola pikir tidak baik dalam melayani masyarakat.

Tentunya kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan turut serta di dalam membangun masyarakat agar memiliki pola pikir positif juga, karena tidak akan maksimal program beliau apabila hanya ASN nya saja yang notabene hanya berapa persen dari penduduk Indonesia.

Sehingga, program yang baik tersebut tidak ada salahnya apabila kita sebagai masyarakat turut serta dalam GERAKAN REVOLUSI MENTAL secara tdk langsung bagian dari pengamalan Pancasila sehingga menjadi momentum yang tepat di Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.

Mengingat pola pikir adalah hal utama di dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Dan sumber daya manusia merupakan kunci utama di dalam membangun bangsa secara keseluruhan. Tentu program tersebut harus dilakukan secara masif, tersistem, bersinambungan dan aplikatif. Untuk menuju Indonesia Maju.

Penulis :

Jurnalis di Media Online Nasional dan Kadiv Litbang di LSM Kota Bekasi