Thu. Aug 11th, 2022

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Polisi Cuek Saat Penganiayaan di Karawang?, Ini Tugas Polisi Sesuai UU No 2 Tahun 2002

Rakyat Merdeka News, Karawang — Viral Video pengeroyokan dan penganiayaan anggota LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) di serang oleh ormas Karawang di Jalan Interchange Karawang Barat, Jawa Barat. Akibat penyerangan dan penganiayaan tersebut membuat satu orang meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam dan dua orang mengalami luka berat dan satu mobil milik LSM GMBI hancur diamuk massa, Rabu (24/11/21). Banyak komentar masyarakat di sosmed bahwa Polisi terkesan cuek dan diam saja tanpa ada upaya menyelamatkan korban.

Sesuai UU No 2 tahun 2002
Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara RI sesuai Pasal 13 adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Di dalam UU No.2 tahun 2002 Pasal 13 sangat jelas Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yautu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Herli Sadewa SH. Kepala Biro LBH LSM GMBI Kota Bekasi Kepada RakyatMerdekaNews Sabtu (27/11/2021).

Masih menurut Herli, Sangat Jelas di dalam UU No.2 tahun 2002 di Pasal 14(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, (i) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas MELINDUNGI KESELAMATAN JIWA RAGA, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Masyarakat bisa menilai sendiri dalam video yang beredar luas sangat jelas ada warga masyarakat yang tidak memiliki kesalahan dan atau perbuatan pidana tiba-tiba dikeroyok dan dianiaya dengan sadis tidak berperikemanusiaan di biarkan begitu saja oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi tanpa ada upaya, tindakan melindungi korban. Sangat jelas polisi yang di lokasi diduga melanggar UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, karena petugas tidak melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat,” tambah Herli Sadewa SH.

Saat ini kami menunggu janji Kapolres Karawang, Tegas Herli, Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa. Mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Mencari serta mengumpulkan bukti. Membuat terang tindak pidana yang terjadi. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

“Sesuai Pasal 16 (1) UU No.2 Tahun 2002 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sangat jelas dalam video yang viral siapa saja pelaku tindak pindananya, siapa saja yang membawa sajam, siapa saja pelaku penganiayaan, dan siapa saja pelaku perusakan unit kendaraan kepolisian harus mampu mengungkapkan, menangkap dan menjalankan proses hukum atas semua tindakan pidana tersebut,” tegasnya.

Ada banyak masyarakat yang bertanya. Apakah petugas kepolisian bisa menggunakan senjata api ketika dihadapanya ada pelaku tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat?.

Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mengacu pada Perkapolri 1/2009 Pasal 8 ayat [1] yang berbunyi :
Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut,
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

“Sangat Jelas pada Pasal 8 ayat [1] huruf a Perkapolri 1/2009. Kepolisian dapat menggunakan senjata api apabila Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. Artinya Petugas diperbolehkan menggunakan senjata api ketika di hadapanya ada ancaman jiwa terhadap petugas atau masyarakat,” ungkap Dian Agustian Lingga SH. biro hukum LBH LSM GMBI Kota Bekasi kepada RakyatMerdekaNews, Sabtu (27/11/2021). Di Kota Bekasi.

Namun, Kata Lingga, sebelum menggunakan senjata api, polisi tentunya harus memberikan peringatan yang jelas sesuai Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009 yaitu,
1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas,
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya,
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

“Pada prinsipnya, penggunaan senjata api oleh petugas dapat di pergunakan dan merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, seperti pada saat timbul penganiayaan terhadap anggota GMBI di Karawang, tentunya mengikuti prosedur sesuai Perkapolri No.8 /2009 pasal 48 huruf b. Nah apakah saat itu petugas melakukan pencegahan memberikan tindakan peringatan?,” tambah Lingga.

Masyarakat bisa menilai sendiri dalam video yang beredar. Lingga Mengungkapkan, Apakah ada kelalaian petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum?. Apa tindakan pencegahan polisi ketika di hadapanya ada tindakan pidana penganiayaan secara anarkis dan tidak beradab?. Itu pertanyaan masyarakat yang harus di jawab oleh pihak kepolisian.

“Artinya sebelum melepaskan tembakan, polisi minimal memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku sesuai Pasal 15 Perkapolri 1/2009. Itu harapan kita ketika melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan di Karawang sehingga tidak ada korban jiwa,” tegas Lingga mengakhiri keterangan.

Dalam Perkapolri 1/2009 Tentang TEMBAKAN PERINGATAN Pasal 15 berbunyi :
(1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak
bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
(2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak
menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
(3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
(4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman
yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. (Surya)