Tue. Jun 28th, 2022

rakyat merdeka news

Sajikan Berita.. Bukan Hoax!

Kasi Pemerintah Kelurahan Tugu Utara : Gagal Paham Pergub 171/2016

Rakyatmerdekanews.com – Jakarta – Sengketa Pemilihan Ketua RW 017,Kelurahan Tugu Utara,Kecamatan Koja,terus menjadi polemik sejak kekosongan RW di wilayah 017. Lantaran terindikasi kecurangan sehingga hampir seluruh warga sebagai pencari pemimpin di wilayah tersebut terkendala.”Saya sebenarnya mencari pemimpin di wilayah kami yang beramanah. Bermoral dan punya etika kepemimpinan,”ujar Edy salah seorang warga,kepada Rakyatmerdekanews.com,Kamis (23/6/2022).

Atas sengketa yang berlarut-larut pihak Pemerintah Kelurahan memfasilitasi dan mengundang para RT,Tokoh Masyarakat untuk beraudensi dan bermusyawarah,beberapa waktu yang lalu. Jelang melakukan dialog,Kasi Pemerintah Kelurahan, Moh Syamsudin,melemparkan pernyataan yang mengejutkan.”Seluruh RT di wilayah RW 017 harus di Careceter,”ujarnya. Padahal yang bermasalah adalah RW. Dan RT dalam pemilihan tidak terindikasi adanya pelanggaran. Ini dibuktikan dengan kesaksiaan pihak Kelurahaan dan berita acara yang sudah di sahkan oleh panitia pemilihan (penitia lokal).

Menurut Pemerhati Pemerintahaan Daerah,Lar,bahwa pernyataan itu membuktikan Kasi Pemerintahan Kelurahan Tugu Utara tidak memahami isi dari Pasal 8, Ayat 1, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Sebelum berubah).”Disitu dijelaskan. Jika ada permasalahan dalam hal pemilihan pengurus RW, maka Lurah dapat menunjuk Careteker,”ungkapnya.

Namun ketidakpahaman Kasi Pemerintahan Kelurahan Tugu Utara tersebut, terjadilah berbagai pelanggaran dalam pemilihan Ketua RW 017, sekalipun Moh Syamsudin telah berkonsultasi melalui telepon memohon arahan dan petunjuk dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Koja,pada waktu itu.

Adapun arahan Kasi Pemerintahan Kecamatan Koja Ibu Ika menjelaskan kepada Kasi Pemerintahan Kelurahan Tugu Utara, secara tegas menyatakan calon ketua RW 017 tidak memiliki hak pilih, melainkan mendapatkan suara dari pemilih. Kenyataan yang terjadi pemilihan Ketua RW 017 yang diikuti oleh 20 calon ketua RW yang dihadiri Lurah Tugu Utara terjadi pelanggaran, di mana seluruh calon ketua rw 017 memiliki hak pilih. Proses pembentukan panitia pemilihan Ketua RW 017 juga tidak melibatkan unsur Tokoh masyarakat dan terdapat Calon Ketua RW 017 yang berdomisili di Kelurahan Semper Barat.

Diurut dari pertemuan atau audensi,di kelurahan Tugu Utara, yang dipimpin oleh Lurah Tugu Utara dan dihadiri Musyawarah Rukun Warga RW 017, pada hari Senin 20 Juni 2022, pukul 15.00 wib mengalami kegagalan dan kemunduran.

Lalu LMK RW 017 Ma’sum Makki,sebagai terundang yang selalu tidak independen dalam meredam konflik penentuan RW,berinisiatif mengadakan pertemuan untuk membahas masalah Pemilihan Ketua RW 017. Yang diduga LMK punya kepentingan membela RW demisioner.

Namun sangat disayangkan, daftar undangan yang disampaikan LMK RW 017, tidak sesuai dengan aturan Pergub 171 tahun 2016, daftar undangan telah melanggar aturan Pergub.

Melalui surat resmi tertulis yang disampaikan Ketua RT 001, 002, 003, 004 dan 007 yang ditujukan kepada LMK RW 017, mengingatkan agar tidak lagi mengulangi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur No 171 Tahun 2016, yang seharusnya diundang dalam daftar undangan adalah Pengurus RW 017 demisioner (periode 2019/2022), Pengurus RT (Periode 2022/2025) dan Minimal 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat dari setiap Rukun Tetangga. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 21 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016.

Perlu diketahui bersama, bahwa jumlah RT di wilayah RW 017, sebanyak 8 (delapan) Rukun Tetangga, sementara sebanyak 5 (lima) Rukun Tetangga telah menegur kesalahan LMK RW 017 dalam mengundang Musyawarah Rukun Warga 017.

Atas nasehat tertulis dari Para Ketua RT, LMK RW 017 kemudian telah mengubah daftar undangan, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016.

Padahal,kata M Yasin sebagai Tokoh Masyarakat RW 017 yang juga pernah menjabat sebagai Ketua RW dan LMK RW 017,sudah melakukan komunikasi dengan LMK RW 017 Ma’sum Makki.”Bahwa pertemuan musyawarah Rukun Warga 017 harus dilaksanakan di tempat umum dan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat RW 017,”imbuhnya.

Sebelumnya Tokoh Masyarakat RW 017 telah mengingatkan agar Saudara Ma’sum Makki bersikap netral dalam menyelesaikan masalah Pemilihan Ketua RW 017, membantu Lurah Tugu Utara.

Musyawarah Rukun Warga 017, yang akan di laksanakan tanggal 24 Juni 2022 ini agar dapat disaksikan secara terbuka untuk umum tidak lagi menjadi rahasia, diharapkan terjadi pemungutan suara dari peserta Musyawarah Rukun Warga RW 017 untuk menentukan Careteker Pengurus RW 017.

Dimana hasil dari keputusan Musyawarah Rukun Warga 017 tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh minimal 2/3 peserta Musyawarah Rukun Warga 017 yang berjumlah 51 orang.

LMK RW 017 menolak usulan Para Tokoh Masyarakat RW 017 untuk melakukan voting mengambil sikap menyatakan Careteker Pengurus RW.

Mengutip dari pesan WhatssApp dari LMK RW 017 kepada Tokoh Masyarakar RW 017 Pak Yasin, dijelaskan,pertemuan yang digagas oleh LMK RW 017 ini mengacu kepada hasil notulen rapat di kelurahan, terdapat bukti rekaman yang menyatakan Caretaker Pengurus RT.

Dari hasil pertemuan itu juga tidak memiliki bukti. Karena notulen dan hasilnya tidak diketahui masyarakat. Padahal Ketua RT 004 M Sudjud dan Para Tokoh Masyarakat telah menolak Careteker Pengurus RT di hadapan Lurah Tugu Utara.

Menjadi sesuatu yang aneh dan patut dicurigai karena sesungguhnya yang bermasalah adalah Pemilihan Ketua RW 017, mengapa yang dipaksakan careteker Pengurus RT.

Diharapkan surat yang dikirimkan oleh Musyawarah Rukun Warga 017 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Ketua RT dan Para Tokoh Masyarakat (telah mencapai kuorum 2/3 jumlah Musyawarah RW 017) kepada Walikota Jakarta Utara segera mengambil tindakan atas ketidak berdayaan Lurah Tugu Utara dalam menyampaikan keputusan Careteker Pengurus RW 017. (Delly M)