Rakyatmerdekanews.com, Sambas Kalbar – Aksi damai yang dilakukan HMI cabang Sambas, BEM Poltesa dan BEM IAIS guna menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD Sambas yang disambut baik oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, dimulai dari titik kumpul Mesjid besar Sambas Babul Jannah menuju kantor DPRD Sambas (23/8/2024).
Pimpinan dan anggota DPRD Sambas yang diwakili oleh pimpinan DPRD Sambas H. Abu bakar dan Ferdinan sholihin menyampaikan tanggapan dan respon positif serta menyambut baik terhadap para aksi damai yang berkumpul ratusan jumlahnya didepan halaman utama kantor DPRD Sambas, yang mana tuntutan disampaikan oleh wakil aksi damai diantaranya :
1. Mendesak DPR RI untuk mencabut hasil rapat panja yang membahas UU Piljada dan/atau mematuhi putusan MK no. 60/PUU-XXII/2024, dan putusan MK no. 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024;
2. Mendesak KPU RI sebagai Self legulatory bodies (pelaksana hukum) untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK no. 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK no. 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebab sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 (satu) UU no. 7 tahun 2020; menyatakan bahwa putusan MK bersifat final and binding;
3. Mendesak Bawaslu untuk melakukan checks and balances untuk memastikan KPU melaksanakan putusan MK, dan jika tetap tidak dilajsanakan; maka DKPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat harus memberikan sanksi tegas kepada para pihak;
4. Memberantas Pemerintah dan DPRD segera memberantas judi online;
5. Mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menekan Pemerintah Provinsi terhadap pengerjaan yang belum selesai;
6. Mendesak Pemerintah Daerah segera membentuk KPPAD;
7. Menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan atensi terhadap program bantuan pendidikan masyarakat yang kurang mampu, serta memastikan penyaluran tepat sasaran dan transparan;
8. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pemerataan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sambas.
Disampaikan pimpinan DPRD Sambas dalam tanggapan baiknya didepan aksi damai:
Ferdinan Sholihin, “kepada adek-adek, untuk penyampaian aksi damai ini, kami sebagai wakil rakyat akan meminta kepada Pemerintah Daerah tentang pembentukkan KPAD; karna hal ini sangat penting guna menghindari tingkat kejahatan bagi Ibu dan Anak; dan tentu kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Yang jedua, terhadap masalah-masalah seperti kasus salah satu desa di wilayah Jawai sudah naik di APH; dan masalah-masalah lainnya maka kami DPRD, Pemerintah Daerah serta kepolisian akan berkerjasama dalam oenyelesainnya; untuk membangun Kabupaten Sambas ini tentunya harus kita-kita secara bersama-sama, dan atas nama DPRD Sambas sangat berterima kasih kepada adek-adek yang telah menyampaikan aspirasi aksi damai pada hari ini”. Tuturnya.
Pada waktu bersamaan Ketua DPRD Sambas (H.Abu bakar) juga menyampaikan, “Terima kasih kepada adek-adek yang dengan damai datang ke DPRD Sambas guna menyampaikan aspirasi aksi damai, tentunya sebagai wakil rakyat; kami menyambut baik adek-adek. Berkenaan yang disamlaikan; diantaranya masalah water front, sumber pendanaan dan kegiatan tersebut adalah kewenangan provinsi dan APBD Provinsi, dalam hal ini tentunya kami akan mendorong dan menyampaikan hal tersebut harus tetap diBangun kedepan dan harus diselesaikan. Akan kita sampaikan pada delapan orang wakil rakyat (DPRD provinsi) untuk mengawali dan berjuang bersama-sama agar rampung pekerjaan itu. Karena water front sangat mendukung tingkat perekonomian ukm-ukn lokal untuk mendapatkan penghasilan yang memadai, jika pengelolaannya dengan baik, seperti di wilayah seberang (Malaysia) sangat bagus dan mendukung masyarakat lokal; terutama dalam hal meningkatkan perekonomian.”.jelasnya.
H. Abu bakar juga menambahkan, “mengenai biaya pendidikan kurang mampu, tentu juga akan kita dorong juga pada pemerintah Daerah nantinya agar ketika ada adek-adek atau saudara kita yang kurang mampu untuk melanjutkan dan yang sedang belajar di perguruan tinggi, agar dapat difasilitasi oleh Daerah; tentunya dengan syarat memenuhi sesuai ketentuan yang ada”. Jelasnya.
Doel…
