Kebijakan Baru Disosialisasikan: Mengurus SIM Wajib Melampirkan BPJS Kesehatan/KIS

Rakyatmerdekanews.com, Purworejo  -Satlantas Polres Purworejo gencarkan sosialisasi kebijakan baru dalam kepengurusan SIM. Dalam peraturan yang akan diterapkan nanti pemohon SIM baru maupun perpanjangan wajib melampirkan persyaratan berupa keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan/KIS.

Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung kepada para pemohon SIM, dan melalui media sosial, serta banner/spanduk yang dipasang di Satpas. Hal itu disampaikan Kasatlantas Purworejo AKP Untung Ariono yang didampingi Baur SIM Aiptu Puji Tukul Puriono, kepada awak media saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu(10/7/2024).

Kasatlantas menyebut bahwa dalam mengurus SIM ada penambahan persyaratan baru.Untuk wilayah Polda Jateng, termasuk diantaranya Satlantas Purworejo kini masih dalam tahap sosialisasi. Namun peraturan tersebut sudah mulai di uji cobakan di tujuh Polda, yakni Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda DKI Jakarta, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali dan Polda NTT,” jelasnya.

“Uji coba yang dilaksanakan oleh tujuh Polda tersebut dimulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024. Diharapkan mulai 1 Oktober 2024, setelah diadakan evaluasi, kemungkinan akan diberlakukan di seluruh Indonesia,” terangnya.

Lebih lanjut Kasatlantas menjelaskan walaupun peraturan itu belum diberlakukan di Polres Purworejo, namun sosialisasi terus dilakukan. Tujuannya, supaya ketika aturan tersebut diberlakukan secara nasional, masyarakat Purworejo khususnya sudah siap,”jelasnya.

” Kami hanya mengarahkan pada para pemohon SIM baru maupun perpanjangan. Jika mereka belum memiliki BPJS Kesehatan/KIS, dihimbau untuk segera mengurusnya. Begitu pula yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, juga diminta untuk segera melunasinya.Tentunya peraturan dari pemerintah ini harus dipatuhi,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, bahwa yang mendasari adanya aturan baru tersebut dalam persyaratan penerbitan SIM salah satunya adalah MoU antara pihak Polri dan BPJS, Surat telegram dari Kapolri, Inpres no 1 tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelasnya.

“Dalam Inpres disebutkan, memerintahkan kepada unit layanan publik SIM, SKCK dan STNK, dalam pelayanan publik itu wajib untuk melampirkan bukti tanda kepesertaan aktif JKN (KIS, BPJS Kesehatan) yang didukung dengan Perpol no 2 tahun 2023, tentang perubahan atas Perpol no 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, pada pasal 9 ayat 1 huruf 5a menyatakan bahwa pemohon SIM wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(Kun).

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *