Rakyatmerdekanews.com, Kota Tasikmalaya – Pondok Pesantren Sulalatil Huda melaksanakan kegiatan Haul ke-18 KH Didi Abdul Majid (alm),di Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung,Kota Tasikmalaya Minggu malam (05/01/25).
Kegiatan Haul ini dirangkaikan dengan kegiatan reuni akbar Himpunan Alumni Sulalatul Huda, peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus tasyakur walimatul ursy.
Hadir pada kegiatan tersebut tokoh-tokoh penting Kota Tasikmalaya yang salah satunya yaitu Dewan Pembina DPP Gerindra yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, H Amir Mahpud.
Kedatangan beliau disambut hangat oleh Pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda,KH Aminudin Bustomi.
Dalam keterangannya ke awak media di sela-sela kegiatan,KH Aminudin Bustomi, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan haul ke-18 alm KH Didi Abdul Majid ini sudah dimulai sejak hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang lalu yang diisi dengan pengajian tamatan Al Qur’an 40 kali tamatan itu 24 jam, pagi, siang sampai dengan Maghrib oleh Santri Puteri, dan dari maghrib sampai dengan subuh oleh santri putera selama 7 hari.
“Untuk di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 diisi acara alumni temu kangen mudakaroh sampai menjelang Ashar, shalat Ashar berjama’ah, setelah Ashar melaksanakan Tahlil Akbar di makam dan berakhir sebelum maghrib lalu shalat maghrib berjamaah lalu membaca Surah Yasin dan di lanjut setelah Isya diadakan Tabligh Akbar dengan penceramah Abuya Prof Dr (HC) KH Muhammad Muhyidin Abdul Qodir Al-Manafi MA,”ungkapnya.
Dikatakannya,dengan kehadiran bapak H Amir Mahpud di acara ini tentunya, kami mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih, di tengah kesibukan beliau masih dapat hadir di acara haul ini.
“Beliau ini di keluarga kami sudah bukan siapa-siapa karena dengan almarhum KH Didi Abdul Majid pun adalah sahabatnya termasuk dengan tokoh-tokoh agama sejak dulu itu memang bestie.Namun, karena kesibukan masing- masing hanya bisa bertemu di momen- momen tertentu,”ujarnya.
Ia menambahkan, H Amir Mahpud ini bukan lagi sosok pejabat melainkan sosok yang bisa menjadikan pejabat secara defacto dan de jure.
(D.Suhendar)
