Rakyatmerdekanews.com, Jakarta, 27 Februari 2024 – Organisasi kepemudaan nasionalis Laskar Bhineka Nusantara menyoroti skandal korupsi yang mengguncang BUMN energi nasional. Kasus pengoplosan BBM jenis Pertamax yang diduga melibatkan Direktur Utama Pertamina menjadi perhatian serius bagi organisasi ini.
Ketua Umum Laskar Bhineka Nusantara, Syawal Udin, menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal di tubuh Pertamina serta kurangnya pengendalian dari Kementerian BUMN. Oleh karena itu, ia menuntut Menteri BUMN Erick Thohir untuk bertanggung jawab penuh atas skandal ini untuk mengusut tuntas dan transparan.
“Kami tidak hanya menyoroti tindakan Dirut Pertamina yang mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga mempertanyakan peran Erick Thohir sebagai pemegang kendali BUMN. Kasus ini tidak boleh berhenti pada individu tertentu, melainkan harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” tegas Syawal Udin dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, kasus pengoplosan Pertamax bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan masyarakat luas. BBM yang tidak sesuai standar berpotensi merusak kendaraan serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
Laskar Bhineka Nusantara juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan seluruh pihak yang terlibat, termasuk oknum di lingkup Kementerian BUMN jika terbukti bersalah, mendapat hukuman setimpal.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir seperti kasus-kasus korupsi lainnya yang hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tambah Syawal Udin.
Laskar Bhineka Nusantara mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya guna mencegah praktik serupa terjadi di masa depan. Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertindak tegas dan tidak hanya menyasar eksekutor di lapangan, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam kasus ini.
Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMN, terutama di sektor energi yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Syawal Udin menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN saat ini sedang terpuruk akibat skandal ini. Oleh karena itu, ia mendesak Erick Thohir untuk segera memberikan klarifikasi serta menunjukkan langkah konkret dalam menangani kasus tersebut.
Dalam pernyataannya, Laskar Bhineka Nusantara juga menekankan bahwa kasus ini bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan etika kepemimpinan di dalam pemerintahan. Menurut mereka, jika Menteri BUMN tidak mampu memastikan pengelolaan yang bersih dan profesional di Pertamina, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap BUMN hanya karena lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap praktik korupsi seperti ini,” kata Syawal Udin.
Selain mendesak tanggung jawab Erick Thohir, Laskar Bhineka Nusantara juga menyoroti pentingnya peran legislatif dalam mengawasi kebijakan dan tata kelola BUMN. Mereka meminta DPR RI untuk turun tangan dengan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus ini lebih dalam. Langkah ini dianggap perlu agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan energi nasional.
Lebih lanjut, organisasi ini berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian BUMN jika dalam waktu dekat tidak ada respons yang jelas dari pemerintah. Mereka mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk bersatu dalam menuntut keadilan dan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya negara.
“Kami akan terus bersuara sampai ada tindakan nyata, bukan sekadar janji atau retorika politik semata,” tegas Syawal Udin.
Laskar Bhineka Nusantara berharap skandal ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh BUMN, khususnya dalam hal pengawasan internal dan mekanisme transparansi. Mereka menilai bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran agar ke depan, kebijakan di sektor energi lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Selain itu, Laskar Bhineka Nusantara akan menggalang dukungan masyarakat untuk mendesak reformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan BUMN. Mereka menilai bahwa selama tidak ada perombakan struktural dan kebijakan yang lebih ketat, korupsi di BUMN akan terus berulang dan merugikan rakyat. (Red)
