Direktur PDAM Tirta Perwitasari Purworejo Hermawan Wahyu Utomo( foto: Kun)
Rakyatmerdekanews.com, Purworejo – Hingga akhir 2024, Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Purworejo (PDAM Purworejo) mampu menghasilkan laba bersih hingga Rp 5,1 milyar. Tepatnya Rp 5.148.764.000,-.
Dari jumlah tersebut, 55 persennya, disetorkan ke Pemda sebagai deviden sebesar Rp 2,8 milyar. Tepatnya Rp 2.831.820.200,- Hal itu disampaikan oleh Direktur PDAM Tirta Perwitasari Hermawan Wahyu Utomo kepada awak media, Kamis(2/1/2025) diruang kerjanya.
Diungkapkan, jika dibanding deviden tahun sebelumnya yang terealisasi Rp 2,6 milyar, estimasinya ada kenaikan sekitar Rp 200 juta untuk target deviden di tahun 2024. Alhamdulillah tercapai,” ungkapnya.
Hermawan menyebut, bahwa hingga akhir tahun 2024, pelanggan PDAM Purworejo mencapai 41 ribu orang. Jumlah tersebut sudah mencakup pelanggan baru dari proyek Inpres sejumlah 5.596, reguler dan dari DAK.
Sedangkan proyek besar di tahun 2024 yang dilakukan PDAM Purworejo, adalah mempersiapkan calon pelanggan untuk proyek bantuan Inpres, dari DAK, dan dari reguler. Karena mau menambah pelanggan baru maka dari PDAM Purworejo mempersiapkan infrastrukturnya,” ujarnya.
Menurut Hermawan dalam mempersiapkan calon pelanggan , juga banyak dinamikanya. Ada yang sudah mendaftar, dicabut lagi. Setelah itu mendaftar lagi. Ketika pendaftaran hampir ditutup, baru mendaftar. Padahal itu semua juga perlu verifikasi dari inspektorat.
“ Alhamdulillah semua bisa teratasi
Terkadang masyarakat belum memahami akan kebutuhan air bersih. Dirinya yakin di 2025, saat memasuki musim kemarau permintaan untuk pendaftaran calon pelanggan akan mengalami peningkatan,” kata Hermawan.
Hermawan menambahkan dengan tercapainya deviden sesuai target, ini membuktikan ada keseriusan dan fokus dalam bekerja. Karena bagaimanapun juga, masalah air bersih perlu fokus dan kerjasama atau kolaborasi secara terintegrasi baik dari semua OPD ataupun internal PDAM.
“Karena PDAM tanpa dukungan dari Pemda, yang meliputi Bapeda, PUPR, Perkonomian maupun BPKPAD juga susah bergerak.
“Seperti halnya dalam proyek inpres. Saat ini belum diserahkan ke PDAM. Nantinya dari kementerian diserahkan ke provinsi, dari provinsi diserahkan ke Pemda melalui PUPR, baru diserahkan ke PDAM,” jelasnya.
Meski PDAM Purworejo adalah usernya kata Hermawan, namun dari PDAM sendiri harus mengawal dari awal. Jadi ini perlunya kerjasama terintegrasi.
“Kami berharap, dengan pemerintahan yang baru, dari Pemda semakin mensuport untuk mendapatkan bantuan-bantuan di pusatnya, khususnya untuk daerah-daerah yang kekurangan air bersih,” pungkasnya.(Kun)
